Prosedur » Tentang Pengurusan Surat Perizinan


» PERIJINAN TTG SENJATA DAN BAHAN PELEDAK


ISI FILE ZIP SENJATA DAN BAHAN PELEDAK

  • ijin handak.ppt
  • ijin kembang api.ppt
  • ijin senjata api.ppt
  • masa berlaku.ppt
  • pembaharuan dan penyimpanan.ppt
  • pemilikan.ppt
  • pengajuan ijin pengangkutan bahan peledak.ppt
  • pengajuan ijin pistol gas semprot untuk beladiri.ppt
  • pengajuan ijin pistol gas.ppt
  • pengajuan rekomendasi.ppt
  • penggunaan2.ppt
  • penggunaan.ppt
  • penghibahan.ppt
  • persyaratan ijin pengpin.ppt
  • senpi untuk satpam.ppt
  • syarat & ijin berburu.ppt
  • syarat & ijin.ppt

LINK DOWNLOAD :

http://www.4shared.com/file/9OfjeLaj/SENJATA_DAN_BAHAN_PELEDAK.html

 

( download)
Tentang Pengurusan Surat Perizinan lainnya :
  • Persyaratan Perijinan ke Polisi (Kamis, 02 Desember 2010 @ 15:15:56)

    Persyaratan Penerbitan Surat Ijin Keramaian 

    - Surat Pengantar dari Kelurahan Setempat 

    - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar 

    - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar 

    - Advis penyelenggaraan pertunjukan dari Depdikbud cam, bila ada pertunjukan :

    Orkes Melayu / Dangdut

    Sendur

    Wayang Kulit

    Ketoprak

    dan pertunjukan lain

    - Mengisi Balnko Permohonan/ data pertunjukan

    - Penyampaian Pendapat di Muka Umum

    - Dasar: Undang-Undang No.9 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. 

    - Bentuk penyampaian pendapat di muka umum :

    Unjuk rasa / demonstrasi.

    Pawai.

    Rapat umum.

    Mimbar Bebas.

    - Bentuk penyampaian pendapat di muka umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum. Syarat-syarat penyampaian pendapat dimuka umum:

    - Diberitahukan secara tertulis kepada polri yang memuat :

    Maksud dan tujuan.

    Tempat, lokasi, route.

    Waktu dan lama pelaksanaan.

    Bentuk.

    Penanggung jawab.

    Nama dan alamat organisasi, kelompok, perorangan.

    Alat peraga yang digunakan.

    Jumlah peserta.

    - Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.

    - Setelah menerima pemberitahuan Polri wajib :

    Memberi surat tanda terima pemberitahuan.

    Melakukan koordinasi dengan penaggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.

    Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat.

    Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan route yang dilalui.

    Bertanggung jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat dimuka umum.

    Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan.

    Sanksi :

    Dibubarkan bila tidak memenuhi ketentuan.

    Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

    Penaggung jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.

    Barang siapa dengan kekerasan / ancaman menghalangi penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama satu tahun.

    Pelayanan SKLD bagi orang asing tinggal tetap :

    Dasar :

    Juknis Kapolri No. Pol : JUKNIS/12/III/1995 tentang Penyelenggara Ketentuan Wajib Lapor Kepada Polri Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap. 

    UU Nomor : 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. 

    Persyratan yang harus dilengkapi : 

    - Foto copy Kartu Ijin Tinggal Tetatp (Kitap). 

    - Foto copy buku mutasi dan pendaftaran orang asing. 

    - Foto copy KTP dan KK. 

    - Foto copy akte kelahiran. 

    - SKLD lama. 

    - Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 7 lembar. 

    - Pas foto ukuran 2 X 3 sebanyak 2 lembar. 

    - Mengisi daftar pertanyaan. 

    - Sidik jari. 

    - Prosedur Pengurusannya sebagai berikut : 

    - Pemohon datang sendiri ke kantor polisi. 

    - Pengecekan persyaratan oleh petugas. 

    - Diberikan pengantar oleh petugas untuk sidik jari. 

    - Dalam waktu paling lama 7 hari masyarakat dapat mengambil sidik jari. 

    - Sanksi hukum UU No. 9 Tahun 1992 Pasal 61 :

    Orang asing yang mempunyai ijin tinggal yang tidak melaporkan kepada Polri di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 hari sejak diperoleh ijin tinggal,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah. 

    Pelayanan Surat Tanda Melapor (STM) bagi masyarakat yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing :

    Dasar :

    - Juklak Kapolri No. Pol : JUKLAK/09/II/1995 Tentang Pengawasan Kewajiban Setiap Orang Yang memberikan Kesempatan Menginap Kepada Orang Asing Untuk Melapor Kepada Polri.

    - UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentan Keimigrasian (Pasal 60).

    - PP Nomor 31 Tahun 1994 Pasal 10.

    - 2Persyaratan yang harus dilengkapi antara lain :

    Foto copy passport orang asing yang menginap dirumahnya.

    Foto copy KTP pelapor.

    Prosedur pelaporannya antara lain :

    - Masyarakat yang ketempatan orang asing datang ke kantor polisi. 

    - Pengecekan persyaratan / surat-surat oleh petugas. 

    - Penyerahan STM ke masyarakat. 

    - Sanksi hukum UU No. 9 Tahun 1992 Pasal 60 :

    - Setiap orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing yang tidak melapor kepada Polri atau pejabat setempat dalam waktu 1 X 24 jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah. 

    - Kewajiban penanggung jawab penginapan untuk menyelenggarakan buku tamu dan daftar isian orang asing.

    Dasar :

    - Juklak Kapolri No. Pol : JUKLAK/09/II/1995 Tentang Pengawasan Kewajiban Setiap Orang Yang memberikan Kesempatan Menginap Kepada Orang Asing Untuk Melapor Kepada Polri. 

    - UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentan Keimigrasian (Pasal 60). 

    - PP Nomor 31 Tahun 1994 Pasal 10.

    2. Persyaratan yang harus dilengkapi antara lain :

    - Foto copy passport orang asing yang menginap dirumahnya. 

    - Foto copy KTP pelapor.

    Prosedur pelaporannya antara lain :

    - Masyarakat yang ketempatan orang asing datang ke kantor polisi. 

    - Pengecekan persyaratan / surat-surat oleh petugas. 

    - Penyerahan STM ke masyarakat.

    Sanksi hukum UU No. 9 Tahun 1992 Pasal 60 :

    Setiap orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing yang tidak melapor kepada Polri atau pejabat setempat dalam waktu 1 X 24 jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

    Kewajiban penanggung jawab penginapan untuk menyelenggarakan buku tamu dan daftar isian orang asing.

    Dasar :

    - Juklak Kapolri No. Pol. : JUKLAK/09/II/1995 Tentang Pengawasan Kewajiban Penanggung Jawab - Penginapan Untuk Menyelenggarakan Buku Tamu Orang Asing Dan Daftar Isian Orang Asing. 

    - PP RI Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian. 

    - UU RI Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian ( Pasal 60 ).

    Tata cara pelaporan penanggung jawab tempat penginapan kepada Polri :

    Penanggung jawab tempat penginapan wajib menyampaikan daftar tamu orang asing kepada polri selambat-lambatnya 24 jam sejak kedatangan orang asing yang bersangkutan dengan menggunakan formulir model A yang memuat data : nama, jenis kelamin, status, tempa tanggal lahir, pekerjaan, alamat dinegaranya, nomor dan tanggal berlakunya pasport, jenis visa,tempat pemeriksaan imigrasi, tanggal masuk wilayah Indonesia, tujuan dan tanda tangan. 

    Penanggung jawab penginapan wajib memperlihatkan buku tamu orang asing dan daftar isian orang asing serta memberikan keterangan tamu orang asing serta memberikan keterangan tamu orang asing apabila diminta oleh aparat keamanan lainnya yang sedang bertugas.

    Ketentuan pelaporan orang asing ke hotel :

    Orang Asing yang menginap menyampaikan foto copy pasport kepada penanggung jawab penginapan.

    Penanggung jawab tempat penginapan memasukkan data orang asing tersebut ke buku tamu orang asing dan daftar orang asing.

    Daftar isian tamu orang asing / formulir model A disampaikan kepada polri dalam waktu 1 X 24 jam.

    4. Sanksi hukum : UU No. 9 tahun 1992 Pasal 60 :

    Setiap orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing yang tidak melapor kepada Polri atau pemda setempat dalam waktu 1 X 24 jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

  • Persyaratan Penerbitan Surat Ijin Keramaian (Kamis, 02 Desember 2010 @ 15:14:05)

    1 Surat Pengantar dari Kelurahan Setempat. 

    2 Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar . 

    3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar. 

    4 Advis penyelenggaraan pertunjukan dari Depdikbud cam, bila ada pertunjukan :

    Orkes Melayu / Dangdut

    Sendur

    Wayang Kulit

    Ketoprak

    dan pertunjukan lain

    5 Mengisi Blanko Permohonan/data pertunjukan.

  • Permohonan SKCK (Kamis, 02 Desember 2010 @ 15:13:22)

    PERSYARATAN PENGURUSAN SKCK

    • Menerima berkas permohonan penerbitan SKCK dari pemohon.
    • Meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan SKCK dari pemohon.
    • Memberikan penjelasan pada pemohon bila berkas permohonan belum lengkap dan kepada pemohon diminta untuk melengkapinya.
    • Memberikan blanko pernyataan dan blanko sidik jari untuk diisi oleh pemohon.
    • Meneliti kelengkapan data isian dan memberikan penjelasan bila data kurang lengkap agar dilengkapi.
    • Memintakan rumus sidik jari pemohon kepada Unit Identifikasi.
    • Melakukan pencatatan pada buku agenda pengeluaran SKKB dan pengetikan SKKB pemohon.
    • Mengajukan kepada Kasat IPP untuk di tanda tangani.
    • Menyelesaikan administrasi lain seperti penempelan foto, pemberian cap dinas dan tanda tangan pemohon.
    • SKKB yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon dan pengarsipan berkas.

  • Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Kamis, 02 Desember 2010 @ 15:12:24)

     

    I. PENGURUSAN BARU

     

    Surat Pengantar dari Rumah

    Photo Copy KTP

    Pas Photo hitam putih 4X6 = 7 lembar

    Pembelian Blanko SKCK/Formulir di Kopersi PRIMKOPOL

    Pengambilan sidik jari di identifikasi (SERSE)

    Surat keterangan jalan dari Lurah (untuk pengurusan SKCK passport)

    II. PENGURUSAN PERPANJANGAN

     

    SKCK yang lama/habis masa berlakunya/photo copy

    Pas Photo hitam putih 4 X 6 = 3 lembar

    Pembelian/Pengisian Blanko SKCK

    CATATAN :

     

    Juknis No 06/IV/1985

    Surat Keterangan Kelakuan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak diberikan apabila Sedang tersangkut perkara pidana atau Terlibat Organisasi Terlarang

    PROSES PENGAMBILAN SKCK

     

    BARU -----> Pembelian formulir di Prikopol/Koperasi ---> PENGISIAN FORMULIR/ PENGAMBILAN SIDIK JARI/IDENTIFIKASI (SERSE) SAT IPP 

    - PENYERAHAN 

    - PROSES 

    - PENGAMBILAN

    PERPANJANGAN -----> Pembelian formulir di Prikopol/Koperasi ---> PENGISIAN FORMULIR

  • SYARAT PENERBITAN SKCK DI POLRES PINRANG (Kamis, 25 November 2010 @ 10:56:05)

    Berikut ini adalah Syarat yang diperlukan untuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisisan (SKCK) di Polres Pinrang adalah :

    1.   surat rekomendasi dari Kantor Polsek tempat berdomisili;
    2.   fhoto Copy KTP 1 (satu) Lembar;
    3.   pas fhoto 4X6 (berwarna) tanpa tutup kepala 3 (tiga) lembar;
    4.   fhoto Copy kartu sidik jari dari Identifikasi Polri dan
    5.   PNBP Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

    SAM_0109.JPG




Home