Pengumuman » Pengadaan Barang Jasa

MARTAPURA – Sebanyak 300 lebih warga yang bermukim di Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur mengaku ditipu perangkat desa setempat. Pasalnya tanah yang dijanjikan untuk mereka sebagai peserta transmigrasi swakarsa mandiri hingga kini belum juga terwujud.

Hal tersebut terungkap ketika lima warga yang mengaku perwakilan dari ratusan korban penipuan ketika mengaku ke Komisi I DPRD OKU Timur, Senin (22/11).

Di hadapan anggota Komisi I DPRD OKU Timur, perwakilan warga ini memaparkan  kronologis mereka bisa tertipu berkedok transmigrasi Kabupaten OKU Timur tersebut.

Menurut Widianto satu dari lima orang warga ini menyebutkan,  mereka yang kini bermukim di Desa Mendah rata-rata warga yang berasal dari Lampung. Pindah ke OKU Timur lantaran dijanjikan akan dikutkan dalam program transmigrasi ditempat itu asalnya bersedia menyetor uang jaminan berkisar antara Rp 5 hingga 6 juta. Dengan menyetor uang sejumlah itu warga dijanjikan akan mendapatkan lahan sebagai tempat pembangunan rumah dan 2 hektar tanah untuk bercocok tanam. Namun setelah ditunggu-tunggu hampir satu tahun tanah yang dijanjikan itu tidak juga diberikan kalaupun ada statusnya sudah tidak jelas siapa miliknya karena sudah tumpang tindih.

“Awalnya kami percaya makanya kami rela menjual kebun  dan semua harga yang ada di Lampung selanjutnya pindah ke Desa Mendah,” ungkapnya.

Masih menurut dia  uang yang dipinta oknum yang mengaku sebagai utusan dari tim 7 yang mengurusi transmigrasi di tempat itu meminta uang dari warga  dengan nominal Rp 5 hingga 6 Juta selanjutnya akan  diberi lahan seluas 25 x 50 meter dan seluas 2 hektar untuk lahan pertanian.

“Tapi hingga saat ini mereka tidak mau lagi ditemui bahkan ada diantaranya yang sudah melarikan diri,” jelasnya.

Hal yang senada juga diungkapkan  Mas’ud, karena merasa ditipu tidak ada lain akhirnya mereka sepakat mengadukan masalah ini kepada Komisi I DPRD OKU Timur untuk mencari penjesalan mengenai permasalahan tersebut.

“Setidaknya uang telah disetor masyarakat ke oknum yang menjanikan tanah itu telah mencapai Rp 3 miliar lebih,”  paparnya sembari mensinyalir oknum kades setempat juga ikut terlibat.

Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua Komisi I DPRD OKU Timur H Syarnubi SP berjanji pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemanggilan kepada pihak yang terkait.

Dilain pihak Asisten I Setda OKU Timur, Idrus Musa menegaskan, tanah yang dimaksud jelas tanah milik negara yang masuk dalam kawasan hutan lindung yang tidak boleh didiami atau dijadikan lahan perkebunan.

“Yang jelas sejauh ini tidak ada program transmigrasi yang akan ditempatkan di wilayah Mendah, yang ada di kawasan KTM Belitang. Jelas masalah itu adalah penipuan,” tandasnya.

MARTAPURA - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) OKU Timur segera memiliki gedung sendiri. Pembangunannya didanai oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat.

Menurut Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNK OKU Timur, Singariady, Sabtu (13/11), saat ini dalam tahap survey lahan oleh tim BNN didampingi BNP (Badan Narkotika Provinsi).

“Lahan yang disiapkan untuk gedung BNK nanti di sekitar kompleks perkantoran Desa Kotabaru Martapura,” kata Singariady seraya menambahkan, OKU Timur sendiri salah satu kabupaten di Sumsel yang akan dibangunkan gedung BNK.

Gedung ini kelak selain dilengkapi meubeler juga memiliki laboratorium.

Dengan dibangunnya gedung BNK ini, Singariady berharap kondisi ini akan menjadi semangat bagi BNK dalam melakukan kinerja utama memberantas dan membasmi peredaran narkotika di OKU Timur.

“Sejumlah progam kita siapkan untuk memberantas narkoba, salah satunya sosialisasi ke sekolah,” tandasnya.

MARTAPURA - Untuk mengawasi aktivitas dan disiplin anggota kepolisian, Polres OKU Timur memasang closed circuit television (CCTV). Ada enam titik yang akan dipasangi CCTV, khususnya di tempat pelayanan publik.

“Melalui CCTV nanti akan kelihatan apa saja kerja anggota kita, baik yang bertugas di ruangan maupun yang ada di jalan (lapangan),” kata Kapolres OKU Timur, AKBP ML John Mangundap di dampingi Kasat Lantas AKP Sugiat, Jumat (3/12).

John menambahkan, selain memantau kegiatan anggota, pemasangan CCTV juga bertujuan mengawasi kondisi keamanan lingkungan di OKU Timur. Titik yang menjadi pengawasan diantaranya pos jaga Mapolres, ruang tahanan, ruang praktek SIM, dan ruangan Traffic Management Centre (TMC).

“Dengan adanya CCTV kita bisa memantau kinerja anggota. Contohnya di ruangan praktek SIM maka anggota yang bertugas di tempat tersebut tidak bisa berbuat macam-macam karena kita pantau,” ujarnya.

MARTAPURA  - Aksi baku tembak terjadi saat tempat persembunyian kelompok teroris dikepung dan disergap oleh anggota Batalyon Armed 15/76 Tarik Martapura, Kabupaten OKU Timur. Dua orang kelompok teroris yang bersembunyi di Pulau Tengkorak itu pun berhasil dilumpuhkan.

Namun sebelum disergap, sempat terjadi baku tembak yang sengit, karena kelompok teroris ini dilengkapi senjata api laras panjang dan ribuan amunisi. Kedua teroris yang terlatih itu bahkan lebih dulu menyerang anggota Batalyon Armed yang tengah melakukan pengintaian.

Setelah baku tembak itu, kelompok teroris itu berhasil ditangkap hidup-hidup. Simulasi ini ditampilkan Satuan Cailendra dari Batalyon Arteleri Medan (Armed) 15/76 Tarik Martapura dalam rangka HUT Armed ke-65, Selasa (14/12).

Komandan Batalyon Armed 15/76 Tarik Martapura, Letkol Inf Aang Gumawan mengatakan, anggota Batalyon Armed senantiasa waspada terhadap aksi terorisme yang menjadi musuh utama bangsa ini. 

Karena itu, dia menyiapkan satu regu pasukan untuk membantu pihak kepolisian dalam membasmi teroris.

“Intinya kita siap jika diminta sesuai prosedur untuk membantu kepolisian. Kita dibawah Kodam ll/Sriwijaya sesuai arahan Pangdam siap membantu jika diminta mengungkap terorisme,” jelasnya.

Selain simulasi penyergapan teroris, telah dugelar sejumlah kegiatan dan bakti sosial dalam rangka mendekatkan TNI dengan rakyat, antara lain lomba memancing, dan turnamen futsal.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memeriksa Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Herman Deru, terkait dugaan penyuapan terhadap unsur Pimpinan DPRD OKU Timur. Ketua Dewan Eksekutif Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi HS, Minggu (10/1), menyatakan, dugaan penyuapan dilakukan Herman Deru untuk memuluskan pengesahan APBD 2010 yang pembahasannya dimulai tanggal 7-23 Desember 2009. "Kasus penyuapan itu sendiri telah dilaporkan oleh Wakil Ketua DPRD OKU Timur Gumari ke KPK 28 Desember, seraya menyerahkan uang gratifikasi ke Direktorat Gratifikasi KPK," ujarnya. Menurut Asmawi,dana yang diberikan oleh Bupati OKU Timur Herman Deru relatif kecil, yaitu masing-masing Rp 5 juta. Namun KPK tetap harus mengusut untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN. "KPK harus serius menangani kasus ini untuk menjadi pelajaran bagi daerah lain yang disinyalir menggunakan cara-cara yang sama," ujar Asmawi. Wakil Ketua DPRD OKU Timur, Gumari, mengungkapkan, dia berani menyerahkan dana yang diterimanya dari Bupati Herman Deru kepada KPK demi menjada kredibilitas anggota DPRD, pimpinan DPRD, dan kredibilitas Partai Demokrat

Pedoman Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian Berdasarkan Surat Keputusan kapolri No.Pol.: Skep/293/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008

20100812103804.pdf ( 14 download)

Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/702/IX/2005 Pada Tanggal 30 September Tahun 2005

20100812111312.pdf ( 29 download)

berisi tentang Nomor Registrasi dan KTA Satpam

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 12 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI 

20101019120454.pdf ( 8 download)

KEPRES

20080523084106.pdf ( 4 download)