Pengumuman » Pengadaan Barang Jasa


Situs pengumuman ini adalah milik Pemerintah Indonesia dan digunakan untuk menyampaikan informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk diinformasikan kepada para pihak yang berkenan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagi yang berminat untuk menjadi peserta tender atau rekanan dapat menghubungi pemilik pekerjaan pada masing-masing paket yang diumumkan.

Terdapat 384 data Pengadaan Barang Jasa :

  • Data Surat Laporan Hasil Ops Bunga Lodaya Polres Cirebon Kota (Senin, 14 Maret 2011 @ 09:49:52)





    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    DAERAH JAWA BARAT
    RESOR KOTA CIREBON

    No. Pol.      :  B  /   2540 /   I   /  2009  /  Bag Ops    Cirebon,    3 Januari  2009
    Klasifikasi     :  BIASA
    Lampiran        :  2 Lembar
    Perihal    :  Laporan hasil Ops Bunga Lodaya 2008
          Kepada

    Yth.  KEPALA KEPOLISIAN 
            DAERAH JAWA BARAT

                                                                                                                   di   

                                                 Bandung


    U.p. Karo Ops  Polda Jabar

    1.    Rujukan Telegram Kapolda Jabar No. Pol. : TR / 1887 / XII / 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Berakhirnya Ops Bunga Lodaya 2008 untuk Jajaran Polda Jabar.

    2.    Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini dikirimkan Laporan hasil Operasi Bunga Lodaya 2008 Polres Kota Cirebon (data terlampir)

    3.    Demikian untuk menjadi periksa.


    KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON





    Ir. ARY LAKSMANA W
    AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65010647
     
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    DAERAH JAWA BARAT
    RESOR KOTA CIREBON


    LAPORAN HASIL PELAKSANAAN OPERASI BUNGA LODAYA 2008
    HARI SENIN – SELASA TANGGAL 1 – 30 DESEMBER 2008
    POLRES KOTA CIREBON


    NO    LP / TGL    URAIAN KASUS    PASAL YG DILANGGAR    TKP    TERSANGKA    KORBAN    BB    KET
    1    2    3    4    5    6    7    8    9
       
                           


    Cirebon,        Januari  2009
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON





    Ir. ARY LAKSMANA W
    AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65010647

     

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    DAERAH JAWA BARAT
    RESOR KOTA CIREBON


    LAPORAN HASIL PENGUNGKAPAN TO OPERASI BUNGA LODAYA 2008
    HARI SENIN – SELASA TANGGAL 1 – 30 DESEMBER 2008
    POLRES KOTA CIREBON


    NO    LP / TGL    URAIAN KASUS    PASAL YG DILANGGAR    TKP    TERSANGKA    KORBAN    BB    KET
    1    2    3    4    5    6    7    8    9
       
                           


    Cirebon,        Januari  2009
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON





    Ir. ARY LAKSMANA W
    AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65010647

  • Bencana Alam Banjir Bandang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. (Senin, 14 Maret 2011 @ 09:30:19)

    Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 19.30 wib telah terjadi Bencana Alam Banjir Bandang di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Kapolres Pidie AKBP DUMADI Sst,Mk. beserta personil Polres Pidie dan Jajaran dibantu unsur TNI, PMI dan masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penanggulangan dan perkembangan pasca banjir bandang. akibat banjir bandang tersebut berasal dari pegunungan Tangse akibat hujan yang lebat dan masih banyaknya ILegalloging di pegunungan tangse yang mengakibatkan hutan gundul sehingga tidak adanya penahan air disaat hujan turun. Korban yang meninggal dunia untuk sementara 8 (delapan) orang sebagai data awal.

    DSCF2375.JPG
  • Data Surat Perintah Ops Bunga Lodaya Polres Cirebon Kota (Senin, 14 Maret 2011 @ 09:12:59)

    RAHASIA

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    DAERAH JAWA BARAT

    COPY  KE ..……... DARI …….... COPY
    KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
    BANDUNG,  28    NOPEMBER        2008                  
    PERINTAH PELAKSANAAN OPERASI
    NO.POL . : R / PRINLAKOPS/  23A    / XI / 2008

    Dasar    : 1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

        2.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

        3.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

        4.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

        5.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri.

        6.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN – P3A).

        7.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK – PTKIB).

        8.    Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kapolri.
            Nomor : 14/Men.PP/Dep V/X/2002.
            Nomor : 1329/Menkes/SKB/X/2002.
            Nomor : 75/HUK/2002.
            No. Pol. : B/3048/X/2002.
            Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

    / 9.  Perkiraan.....
    RAHASIA
    RAHASIA
    2

        9.    Perkiraan Keadaan Khusus Intelijen Polda Jabar No.Pol. : R / Kirsus   /XI / 2008/Intelkam  tanggal  Nopember 2008 tentang Pemberantasan Penyelundupan dan Perdagangan Manusia.
       
          10.    Rencana Operasi “Bunga-2008” Mabes Polri No. Pol. : R / Renops / 1991 / XI / 2008 tanggal  10 September 2008 tentang Pemberantasan Penyelundupan  dan Perdagangan Manusia.
         


    DIPERINTAHKAN


    Kepada    :    PARA PEJABAT POLRI POLDA JABAR SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM  LAMPIRAN PRINLAKS OPS INI   

    Untuk    :  1.    Melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Bunga Lodaya-2008” di seluruh wilayah Polda Jabar dalam upaya pemberantasan penyelundupan dan perdagangan manusia.

           2.    Dalam pelaksanaan Operasi agar memperhatikan kondisi sosial dan psikologi masyarakat, mengutamakan penyelamatan korban dan penegakan hukum secara konsisten :
       

    I.    S I T U A S I

    1.    Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mempercepat terjadinya arus globalisasi yang demikian pesat hingga memasuki wilayah pedesaan di Indonesia merupakan faktor  dominan yang mempengaruhi sikap dan pola hidup masyarakat, termasuk dalam hal mencari pekerjaan.

    2.    Minat dari sebagian masyarakat Indonesia untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri adalah sesuatu yang lumrah dan wajar karena mendapatkan suatu pekerjaan agar memperoleh kehidupan yang layak. Animo masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri melalui saluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cukup tinggi, mengingat perolehan gaji jauh lebih besar jika dibandingkan dengan gaji di dalam negeri, dan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagian besar memilih negara Malaysia. Letak Geografis negara Indonesia yang bertetangga dekat dengan Malaysia, serta didukung kedekatan budaya dan bahasa, menjadi alternatif pertama sebagai negara tujuan bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.

    / 3.   Hal ………..

    RAHASIA
    RAHASIA
    3

    3.    Hal demikian ini juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan ke dalam  bentuk perdagangan orang (trafficking  in persons) yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara menjerat mangsanya secara halus tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

    4.    Menurut Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tahun 2000 yang dapat dikategorikan sebagai Trafficking in Persons (Perdagangan Manusia) yaitu dimulai dari recruitment, transportasi, pemindahan, pernyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai, adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

    5.    Di Indonesia para pelaku penyelundupan dan atau perdagangan manusia tidak hanya menggunakan modus operandi yang konvensional, misalnya pemalsuan dokumen atau menjadi pelintas batas ilegal baik melalui darat maupun laut, melainkan juga memanfaatkan kebijakan resmi negara sebagai kedok atau pengamanan aksi kejahatannya. Kebijakan resmi negara yang rentan dimanfaatkan oleh sindikat pelaku penyelundupan dan atau perdagangan manusia meliputi kebijakan negara dibidang pengiriman TKI ke luar negeri, dibidang kepariwisataan khususnya terkait dengan bidang usaha Jasa Impressariat (pengiriman duta seni-duta budaya ke Jepang), Ibadah Umrah, penggunaan visa kunjungan wisata atau visa kunjungan social budaya. Pemanfaatan surat kawin dimana korban (terutama para anak perempuan keluarga miskin) terlebih dahulu dikawini secara sah untuk mendapatkan visa masuk ke negara tujuan (Taiwan), penggunaan visa pertukaran pelajar, adopsi anak yang tidak sesuai ketentuan dan lain-lain.

    6.         Dalam rangka melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek penyelundupan dan perdagangan manusia serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya serta terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif diperlukan upaya pemberantasan penyelundupan dan perdagangan manusia melalui penggelaran operasi kepolisian.

           
    II.    TUGAS POKOK
     
    Polda Jabar menyelenggarakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan Pola Penegakan Hukum dalam rangka Pemberantasan Penyelundupan / Perdagangan Manusia selama 30 (tiga puluh) hari dengan mengedepankan Tindakan Penegakan Hukum yang didukung Tindakan Intelijen dan Tindakan Penindakan.
    / III.  PELAKSANAAN......
    RAHASIA
    4


    III.    PELAKSANAAN

    1.    Konsep Umum Operasi.

    a.    Dalam rangka menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia  dan terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek penyelundupan / perdagangan manusia dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya serta terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif diperlukan upaya pemberantasan penyelundupan/perdagangan manusia melalui penggelaran Operasi Kepolisian.

    b.    Operasi Pemberantasan Penyelundupan dan Perdagangan Manusia dilaksanakan bersama oleh Satuan Tugas Pusat (Bareskrim Polri) dan Satuan Tugas Polda serta satuan kewilayahan yang melaksanakan operasi imbangan dengan mengedepankan Tindakan Penegakan Hukum yang didukung Tindakan Intelijen dan Tindakan Penindakan yang dilakukan secara simultan, terpadu dan tepat sasaran.
                                          
    2.    Tujuan dan Sasaran Operasi.

    a.    Tujuan Operasi.

    Terlindunginya warga masyarakat dari praktek-praktek penyelundupan/perdagangan manusia dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

    b.    Sasaran Operasi.

    1)    Orang dan Badan Hukum.

        a)    Orang.

    Orang-perseorangan yang berperan sebagai :

    (1)    Penghimpun, penyalur, penampung dan pengirim TKI yang tidak memiliki SIUP sebagai PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta).

    (2)    Agen pengirim perempuan dengan kedok misi duta seni-dan atau duta budaya.

    / (3)   Biro ..........
    RAHASIA
    RAHASIA
    5

    (3)    Biro jodoh yang memfasilitasi perjodohan antar perempuan Indonesia dengan pria Taiwan/China Taipe.

    (4)    Pengelola biro jasa Umrah yang menetapkan tarif murah (umrah sendal jepit).

    (5)    Pemasangan iklan di media masa/internet yang menawarkan misi pertukaran pelajar atau misi kunjungan wisata/sosial budaya dengan tarif murah /tanpa biaya.

    (6)    Calo yang bertindak seolah – olah penghulu untuk memfasilitasi kawin kontrak antara pria asing dengan perempuan Indonesia.

    (7)    Pengelola Panti atau Yayasan Sosial yang menghimpun anak-anak namun tanpa injin dari Depsos.

    (8)    Pengelola rumah bersalin yang melayani persalinan gratis bagi warga kurang mampu (biasanya membujuk orang tua agar mau menjual bayinya dengan alasan akan diadopsi oleh keluarga kaya di luar negeri).

    (9)    Pelaku.

    (10)    Aktor Intelektual.

    (11)    Kelompok / Jaringan.

    (12)    Pemodal.

    (13)    Oknum Aparat.

    (14)    Germo / Pengelola rumah bordir.

    (15)    Pengusaha Bisnis Hiburan.

    (16)    Calon TKI.

    b)    Badan Hukum.

    (1)    Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja / PJTKI.

    / (2)  Badan...........
    RAHASIA
    RAHASIA
    6

    (2)    Badan hukum yang terindikasi melakukan penyelundupan / perdagangan manusia.

    (3)    PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang melakukan penampungan terhadap CTKI namun fasilitas penampungan tidak sesuai ketentuan atau menampung anak di bawah umur.

    (4)    Perusahaan Travel yang memfasilitasi Umrah murah di luar kewajaran.

    2)    Tempat / Lokasi.

    a)    Perairan.

    b)    Jalan Darat.

    c)    Pelabuhan, Bandara, Terminal.

    d)    Tempat Penampungan Tenaga Kerja.

    e)    Rumah Bordil.

    f)    Tempat Hiburan (Karaoke, Panti Pijat dll).

    3)    Barang.

    a)    Dokumen / Surat-surat.

    b)    Kapal / Perahu.

    c)    Kendaraan Bermotor.

    4)    Kegiatan.

    a)    Perekrutan.

    b)    Pengangkutan  / Pengiriman.

    c)    Penyaluran.

    d)    Penampungan.

    e)    Penyelundupan.
    / 3.  Cara.........

    RAHASIA
    RAHASIA
    7

    3.    Cara Bertindak.

    a.    Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi, penilaian serta pengumpulan bahan keterangan pelaku dan anatomi jaringan penyelundupan/ perdagangan manusia.   

    b.    Malakukan penindakan segala bentuk dan jenis perdagangan manusia dengan kegiatan pengejaran, penggeledahan dan penangkapan pelaku penyelundupan / perdagangan manusia.

    c.    Melakukan patroli dan razia di kawasan perairan, jalan raya, tempat penampungan dan tempat-tempat lain serta alat angkut yang diduga digunakan untuk melakukan penyelundupan / perdagangan manusia.

    d.    Melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum terhadap pelaku penyelundupan / perdagangan manusia.

        4.    Daerah Operasi.

        Operasi dilaksanakan di wilayah hukum Polda Jabar meliputi daerah Sumber, Transit dan Penerima penyelundup / perdagangan manusia, diantaranya :

    a.    Daerah Sumber.

    1)    Sukabumi.

    2)    Indramayu.

    3)    Kabupaten Bandung.

    4)    Karawang.

    5)    Bogor.

    6)    Cianjur.

    7)    Cirebon.

    8)    Kuningan.

    9)    Kota Bandung, dll.
    / b.  Daerah..........
    RAHASIA
    RAHASIA
    8

            b.    Daerah Transit.

    1)    Bandung.

    2)    Cirebon, dll.

    c.    Daerah Penerima.

    1)    Kota Bandung.

    2)    Cirebon.

    3)    Bogor.

    4)    Cianjur, dll.

    5.    Pentahapan Operasi.

    a.    Tahap Persiapan.

    1)    Mempersiapkan  dan menyusun data awal Operasi.

    2)    Analisa dan pengembangan data awal untuk penentuan sasaran seletif sebagai Terget Operasi.

    3)    Mempersiapkan peranti lunak dan piranti keras Operasi.

    4)    Penyiapan personel, logistik, materiil dan anggaran yang diperlukan.

    5)    Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar fungsi atau dengan instansi lain.

    6)    Melaksanakan latihan Pra Operasi.

            b.    Tahap Pelaksanaan.

    1)    Rencana Manuver.

    a)    Menindak segala bentuk kejahatan penyelundupan / perdagangan manusia.

    b)    Melakukan razia dan penggerebekan dilokasi/tempat yang diduga menjadi tempat penampungan awal atau akhir orang-orang yang akan diselundupkan atau diperdagangkan.
    / c)  Melakukan..........
    RAHASIA
    RAHASIA
    9

    c)    Melakukan razia selektif terhadap sarana angkutan yang diduga mengangkut barang dan manusia untuk diselundupkan / diperdagangkan.

    d)    Melaksanakan Operasi dengan tetap memperhatikan aturan hukum dan Hak Asasi Manusia.

    2)    Pengerahan Satuan.

    a)    Sub Satgas Lidik.

    (1)    Melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi, penilaian serta pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penajaman TO, baik pelaku, penyalur, penampung, pengirim dan anatomi jaringan penyelundupan / perdagangan manusia.

    (2)    Melaksanakan penyelidikan terhadap jalur-jalur jalan baik darat maupun perairan yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan / perdagangan manusia serta aktor intelektual dan oknum aparat yang diduga terlibat di dalam kejahatan tersebut.

    (3)    Melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang belum terungkap untuk dijadikan TO selanjutnya.

    (4)    Membuat Kirpat/Kirsus yang telah disiapkan untuk bahan masukan kegiatan penyelidikan.

    b)    Sub Satgas Tindak.

    (1)    Melaksanakan kegiatan penindakan berupa tindakan pengejaran, penggeledahan, penangkapan pelaku penyelundupan / perdagangan manusia dan penyitaan barang bukti serta tindakan – tindakan lain yang diperlukan.

    (2)    Melakukan razia secara selektif terhadap tempat-tempat dan alat-alat angkut tertentu yang dicurigai sebagai tempat dan alat yang digunakan dalam melakukan penyelundupan dan perdagangan manusia.
    / c)  Sub.........
    RAHASIA
    RAHASIA
    10


    c)    Sub Satgas Gakkum.

    (1)    Melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka/saksi yang diarahkan terutama untuk pengungkapan kelompok jaringan dan sindikat penyelundupan / perdagangan manusia.
    (2)    Melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti dalam rangka penyelidikan serta pemberkasan perkara.

    (3)    Melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara serta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum apabila berkas perkara dinyatakan P 21.

    c.    Tahap Konsolidasi.

    1)    Membuat laporan akhir  tugas Operasi.

    2)    Membuat analisa dan evaluasi / kaji ulang atas pelaksanaan dan hasil Operasi.

    3)    Mendatakan hasil-hasil Operasi sebagai bahan untuk Operasi berikutnya.

    4)    Melanjutkan penanganan kasus-kasus yang belum selesai.

    6.    Struktur Organisasi terlampir.

    7.    Organisasi dan Tugas.

    a.    Tingkat Mabes Polri.

    1)     Penanggung Jawab kebijakan operasi    : Kapolri
    2)    Wakil Penanggung Jawab    : Wakapolri
    3)    Karendal  Ops    : Deops Kapolri
    4)    Ka ops     : Kabareskrim Polri
    5)    Waka Ops    : Waka Bareskrim Polri
    6)    Kaset Ops    : Karo Ren Min                                                
              Bareskrim Polri
    7)        Kapusdalops    : Kapusdalops Polri
    8)    Kasatgas OpsPus    : Dit I Kamtranas
              Bareskrim Polri

    / b.  Tingkat.........
    RAHASIA
    RAHASIA
    11

    b.    Tingkat Polda :

    1)    Kepala Satuan Tugas Operasi Daerah (Kasatgas Opsda )

    a)    T u g a s.

    (1)    Memimpin, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi.
     
    (2)    Menentukan kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi.

    (3)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah termasuk permintaan bantuan dan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan operasi

    (4)    Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri selaku penanggung jawab kebijakan operasi.

    b)    Pejabat Ka Satgasda    :  Kapolda Jabar
       
        2)    Wakil Kepala Satuan Tugas Operasi Daerah ( Waka Satgas Opsda )

    a)    T u g a s.

    (1)    Membantu kasatgas dalam memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi.

    (2)    Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka Satgas Opsda.

    b)    Pejabat Waka Satgasda    : Waka Polda

    3)    Kepala Pengawasan Operasi Daerah ( Kawas Opsda )

    a)    T u g a s

        (1)      Melaksanakan pengawasan dan supervisi terhadap pelaksanaan operasi.

        (2)    Mengajukan saran-saran kepada Ka/Waka Satgas Opsda berdasarkan hasil temuannya.
    / (3)  Dalam.......
    RAHASIA
    RAHASIA
    12

        (3)    Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasatgas Opsda.

    b)    Pejabat Kawas Opsda    : Irwasda Polda Jabar.

        4)    Kepala Perencanaan dan Pengendalian operasi (Karendal Ops)

            a)    T u g a s.

                (1)    Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seluruh anggota yang dilibatkan dalam operasi termasuk managemen operasinya.

                (2)    Merumuskan teknis pelaksanaan tugas satgas ops.

                (3)    Memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh anggota satgas dalam rangka memelihara dinamika operasi.

                (4)    Dalam pelaksanaan tugasnya Karendal Ops bertanggung jawab kepada Kasatgas Opsda.
               
            b)    Pejabat Karendal Ops    : Karo Ops Polda Jabar

    5)        Kepala Pelaksana Harian Operasi ( Kalakhar )

    a)    T u g a s.

    (1)    Membantu pelaksanaan tugas Kalakhar.

    (2)    Memberikan saran-saran kepada Kalakhar.

    (3)    Mengkoordinir  pelaksanaan  tugas Satgas terutama yang bersifat administratif.

    (4)    Mewakili  Kalakhar apabila   tidak ada  ditempat.

    (5)    Dalam  pelaksanaan  tugasnya   bertanggung jawab kepada Kasatgas Opsda

    b)    Pejabat Kalakhar : Dir Reskrim Polda Jabar.


    / 6)   Kepala .........
    RAHASIA


    RAHASIA
    13

    6)       Kepala Sekretariat Operasi ( Ka Set Ops ).

    a)    T u g a s.

    (1)    Memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Min Ops dan Anev  Operasi.

    (2)    Menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan administrasi Operasi dan Gelar Operasi.

    (3)    Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka Lakhar.

    b)    Pejabat Ka Set Ops     : Kabag Bin Ops Biro Ops Polda Jabar.

        7)       Kepala Administrasi Operasi ( Ka Min Ops ).

    a)    T u g a s.
           
    (1)    Menyiapkan dan mengadakan kebutuhan - kebutuhan administrasi, Alut dan Alsus yang diperlukan.

    (2)    Menghimpun rencana kegiatan Subsatgas dan membantu menyiapkan data / informasi untuk pengisian ruang data.
               
    (3)    Menyiapkan bahan-bahan untuk gelar Operasi.

    b)    Pejabat Ka Min Ops    : Kanit V  Dit Reskrim.

    8)       Kepala Analisa dan Evaluasi ( Ka Anev ).

        a)    T u g a s.

    (1)    Menghimpun bahan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya untuk bahan analisa dan evaluasi.

    (2)    Menyiapkan bahan untuk gelar operasional insidentil / mingguan / bulanan / akhir operasi.

    (3)    Menyiapkan laporan Anev berkala (mingguan/ bulanan / akhir operasi ).

        b)    Pejabat Ka Anev     : Kabag Analis Dit Reskrim.


    /9)  Kepala.......

    RAHASIA
    RAHASIA
    14


        9)     Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops).

    a)    T u g a s.

    (1)    Memimpin, mengawasi  dan  mengendalikan seluruh Personil  Posko.

    (2)    Mengatur jadwal petugas PA Siaga Ops.

    (3)    Membantu  Kasatgas, Kalakhar  dalam hal mengendalikan para petugas lapangan.
                  
    (4)    Menyalurkan perintah-perintah dari Kasatgas / Wakasatgas, dan Kalakhar.

    (5)    Menampung  laporan - laporan  pelaksanaan tugas anggota Satgas / Sub Satgas dilapangan, kemudian menyalurkan kepada alamat sesuai kebutuhan.

    (6)    Memimpin dan mengendalikan penyiapan data dan informasi serta peralatan yang diperlukan pada Posko operasi dan berkoordinasi dengan Kasetops.

    (7)    Kapusdalops bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kalakhar.

    b)    Pejabat Kapusdalops    : Kapusdal Ops Biro Ops Polda Jabar

    10)    Kepala Sub Satuan Tugas Penyelidikan (Kasub Satgas Lidik).

            a)    T u g a s.

                (1)    Memimpin dan mengendalikan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta puldata terhadap sasaran operasi.   

                (2)    Menyusun kirpat dalam rangka menjaga dan meingkatkan intensitas/efektifitas pencapaian sasaran operasi.

                (3)    Memberikan informasi dan bahan keterangan yang lengkap mengenai TO dalam rangka ketepatan dan kecepatan pencapaian sasaran operasi.

                (4)    Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kalakhar Opsda.
    / b)  Pejabat.........
    RAHASIA
    RAHASIA
    15

            b)    Pejabat Kasub Satgas Lidik : Kasat Ops I Dit Intelkam.

    11)    Kepala Sub Satuan Tugas Penindakan (Kasub Satgas Tindak).

            a)    T u g a s.

     (1)    Melaksanakan kegiatan penindakan berupa tindakan pengejaran, penggeledahan, penangkapan pelaku penyelundupan / perdagangan manusia dan penyitaan barang bukti serta tindakan – tindakan lain yang diperlukan.

    (2)    Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kalakhar Opsda.

            b)    Pejabat Kasub Satgas Tindak : Kasat Ops II  Dit Reskrim.

    12)    Kepala Satuan Tugas Penegakan Hukum (Kasatgas Gakkum).

    a)    T u g a s

            (1)    Melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap setiap tindak pidana/kejahatan penyelundupan/perdagangan manusia.

            (2)    Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kalakhar Opsda.

        b)    Pejabat Kasub Satgas Gakkum :  Kasat Ops I Dit Reskrim.

    8.    Personil yang dilibatkan dalam operasi “Bunga Lodaya-2008” Polda Jabar sebanyak 70 orang terdiri dari :

    a.    Pimpinan dan staf        : 23  personil.

    b.    Satgas Operasi            : 47  personil, terdiri dari :

    1)    Sub Satgas Lidik ( Intel    )            : 7  personil.

    2)    Sub Satgas Tindak
    (Samapta + Lantas + Pol Air)            : 20 personil.
        - Samapta    : 10 Personil
        - Dit Lantas    :   5 Personil
        - Pol Air        :   5 Personil
    3)    Sub Satgas Gakkum (Reskrim)            : 20 personil.

    c.    Peralatan yang dugunakan :
    / 1)  Ranmor...........
    RAHASIA
    RAHASIA
    16

    1)    Ranmor R4.

    2)    Ranmor R2.

    9.    Instruksi dan Koordinasi.

    a.    Hari “H” jam “J” pelaksanaan Operasi senin 1 Desember 2008 pukul 00.00 wib.

    b.    Operasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, tegas dan lugas.

    c.    Penjabaran Prinlaks Ops disesuaikan dengan situasi di lapangan dan merumuskan sasaran serta TO secara tajam.

    d.    Adakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya.


    IV.    ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

    1.    Administrasi Operasi menggunakan ketentuan administrasi umum dan petunjuk  penyelenggaraan Operasi Kepolisian yang ada.

    2.    Anggaran Operasi didukung oleh anggaran Polri Tahun 2008.


    V.    KOMANDO DAN PENGENDALIAN

        1.    Komando.

    a.    Penentuan dan pengendalian kebijakan Operasi berada pada Kapolri selaku Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dan sehari-hari dilaksanakan oleh Deops Kapolri selaku Karendal Ops.

    b.    Komando dan Pengendalian Operasi di lapangan berada pada Kabareskrim Polri selaku Kapala Operasi (Ka Ops).

    c.    Komando dan pengendalian operasi di jajaran Polda Jabar berada pada Kapolda Jabar selaku Kasatagas Opsda dan sehari-hari dilaksanakan oleh Karo Ops Polda Jabar selaku Kalakhar Opsda.

        2.    Pengendalian.

    a.    Melaporkan pelaksanaan Operasi kepada Kabareskrim Polri selaku Ka Ops berdasarkan sistem pelaporan yang ditentukan.   
    / c.   Perhubungan..........
    RAHASIA
    RAHASIA
    17

    b.    Pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi di lapangan dilaksanakan secara berjenjang.

    c.        Perhubungan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia di Dit Reskrim Polda Jabar  :  (022)-7800173, 7800020
                                       
    d.    Pos komando bertempat pada Dit Reskrim Polda Jabar yang berkedudukan di Jalan Soekarno - Hata Bandung dengan nomor telephone :

    Posko Dit Reskrim  : (022) - 7800173, 7800020.

    VI.    PENUTUP

    Demikian Perintah Pelaksanaan Operasi ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Operasi Pemberantasan Penyelundupan dan Perdagangan Manusia.



                        " NYATAKAN MENGERTI "






    Dikeluarkan di :       Bandung
    Pada Tanggal   :                          Nopember         2008

                                          KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT


     

    Lampran :                                                      Drs. TIMUR PRADOPO
                                                             INSPEKTUR JENDERAL POLISI
    1.   " A "  Susunan Organisasi.
    2.   " B "  Kirkasus Intelkam.
    3.   " C "  Ren Intelkam.










    tas.n Binamitra. Log.
    RAHASIA

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                      DAERAH JAWA BARAT
    __________________________________________


    LAMPIRAN : SURAT  PERINTAH KAPOLDA JABAR
    NO.POL.      :  SPRIN  /                 /     XI            /      2008
    TANGGAL  :                        NOPEMBER                 2008


    DAFTAR NAMA PERSONIL POLDA JABAR YANG DILIBATKAN
    DALAM OPERASI BUNGA LODAYA-2008


    NO    NAMA    PANGKAT    JABATAN
                STRUKTURAL    OPERASI
    1    2    3    4    5

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
       
    Drs. TIMUR PRADOPO
    Drs. MOMON RUSMANA, SH
    Drs. TJETJEP LUKMAN S
    Drs. SUDARMANTO
    Drs.ARIDONO SUKMANTO,SH
    CHRIS SAMBODO
    ANDRIANSYAH
    APRIYANTO SUSENO, Sik
    Drs. SYARIF HIDAYAT
    PIA SUPRIADI, SH
    Drs. JULIET. PERMADI
    Drs. VICTOR  MANOPO
    TEMY SURYANTO
    EDYSON HAREPA   
    IRJEN POL
    BRIGJEN POL
    KOMBES POL
    KOMBES POL
    KOMBES POL
    A  K  B  P
    AKP
    A  K  B  P
    A  K  B  P
    A  K  B  P
    A  K  B  P
    A  K  B  P
    KOMPOL
           AKP   
    KAPOLDA JABAR
    WAKAPOLDA JABAR
    IRWASDA JABAR
    KARO OPS POLDA JABAR
    DIR RESKRIM POLDA JABAR
    KABAG BIN OPS RO OPS
    KANIT V DIT RESKRIM
    KBG ANALIS DIT RESKRIM
    KAPUSDAL OPS BIRO OPS
    KASAT OPS I DIT INTELKAM
    KASAT OPS II DIT RESKRIM
    KASAT OPS I DIT RESKRIM
    KASIAGA OPS  I
    KASIAGA OPS  II
       
    KASATGAS OPSDA
    WAKA SATGAS OPSDA
    KAWAS OPS DA
    KARENDAL OPS
    KALAKHAR OPS
    KA SET OPS
    KAMIN OPS
    KA ANEV
    KAPUSDALOPS
    KSB SATGAS LIDIK
    KSB SATGAS TINDAK
    KSB SATGAS GAKKUM
    KASIAGA OPS I
    KASIAGA OPS II


    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT



    Drs. TIMUR PRADOPO
    INSPEKTUR JENDERAL POLISI

    RAHASIA

    RAHASIA

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                   DAERAH JAWA BARAT
    __________________________________________

    Lampiran     : A – 1 DARI PRINLAKOPS  " BUNGA LDY- 2008"
    NO. POL     : R   /   PRINLAKOPS    /                       /    XI   / 2008          TANGGAL :                            NOPEMBER                 2008           

    STRUKTUR ORGANISASI “BUNGA LODAYA-2008”
    TINGKAT POLDA


               


                                       

               
























    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT



    Drs. TIMUR PRADOPO
    INSPEKTUR JENDERAL POLISI


    RAHASIA


































    RAHASIA

  • Data Surat Perintah Ops Antik Polres Cirebon Kota (Senin, 14 Maret 2011 @ 08:58:22)

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
             DAERAH JAWA BARAT
             RESOR CIREBON KOTA
     



    SURAT  -  PERINTAH
    Nomor. : Sprin /           /   X  / 2010

    Pertimbangan       :         Bahwa untuk melaksanakan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan Sandi “ ANTIK “ Tahun 2010 dalam rangka ungkap kasus tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

     D a s a r               :     1.    Program Kerja Polda Jabar Tahun 2010.
    2.    Kalender Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Polda Jabar Tahun 2010.
    3.    Surat Telegram Nomor : STR / 738 / X / 2010 tanggal 28 September 2010 tentang pelaksanaan Operasi ANTIK 2010 di Jajaran Polda Jabar.
    4.    Renja Polres Cirebon Kota Tahun 2010.
         
    D I P E R I N T A H K A N

    K e p a d a            :    PARA PERWIRA DAN BINTARA POLRES CIREBON KOTA YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN  SURAT PERINTAH INI.

    U n t u k                  :        1.    Melaksanakan kegiatan Operasi “ANTIK “ dengan sasaran “ Ungkap Kasus Tindak Pidana “ yang ada di wilayah Hukum Polres Cirebon Kota.

    2.       Adapun waktu pelaksanaannya dimulai hari Senin tanggal 06 s/d 15 Oktober 2010 Pkl. 00.00 s/d selesai bertempat di wilayah Hukum Polres Cirebon Kota.( Jadwal disesuaikan dengan Giat yang akan dilaksananakan ).

    3.      Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab, serta melaporkan hasilnya kepada Kapolres Cirebon Kota pada kesempatan pertama.

    Selesai        :    -

    Dikeluarkan  di     :        C i r e b o n
    pada tanggal          :                        Oktober   2010
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA




                         Drs.HERUKOCO, M.Si
    AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68120317
     
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    DAERAH JAWA BARAT
    RESOR CIREBON KOTA

    NO    N A M A    PANGKAT    J A B A T A N    K E T
                KESATUAN    TUGAS   
    1    2    3    4    5    6
    I.
    II.
    III.
    IV.
    V.
    VI.    Drs.HERUKOCO, Msi
    DIDIT EKO HERAWANTO, SH, S.IK
    ALFRED RAMSES S, S.IK
    HENDRY SOELISTIAWAN, SE
    TRI SILAYANTO
    BUDI HARTONO    AKBP
    KOMPOL
    KOMPOL
    AKP
    AKP
    IPDA    KAPOLRESTA CRB
    WAKA POLRESTA CRB
    KABAG OPS
    KASAT RESKRIM
    KASAT NARKOBA
    KASI PROPAM    PENANGGUNG JAWAB
    WAKIL P. JAWAB
    KOORD OPERASI
    SATGAS GAKKUM RESKRIM
    SATGAS GAKKUM NARKOBA
    SATGAS PROPAM   
    PADAL GAS  SAT RESKRIM
    IPTU AYUB DIPONEGORO, SH
    1.     
    2.     
    3.     
    4.     
    5.     
    6.     
    7.     
    8.     
    9.     
     
    10.     
    11.     
    12.     
    13.     
    14.     
    15.     
    16.     
    17.     
    18.     
    19.     
    20.     
     
    21.     
    22.     
    23.     
    24.     
    25.     
    26.     
    27.     
    28.     
     
    29.     
    30.     
    31.     
    32.     
    33.     34.      35.        RIZKHA FADHILA
    BAMBANG SW
    SURIPTO
    JAENUDIN
    MAKHMUDIN, SH
    R ARDIAN
    KASIDIN, SH
    AGUS SUHADIYANTO
    RADEN SALEH SAFULLLAH

    AHMAD NASORI, SH
    WAWAN S
    DANI
    AL UBED
    LASTORO
    TOFIK N
    NENDI, SH
    ANDRI HADI MUNANDAR
    ANGGA MULYA P
    HENDRO TRIATMOJO
    YUDI K

    RYNALDI NURWAN, SH
    AE SUHERMAN
    GONDO SUMARDOKO
    FERONIKA, SH
    KADNIYA
    WAWAN KARTIWAN
    DWI ANAS
    ANGGA KUSUMA

    SUTARDI,SH. MH
    MAMAN SOMANTRI, SH
    AURA SHANTIAWAN
    JAENUDIN
    BEBEN S
    YUSUF BUDIMAN, SH
    HERMAN HERLANGGA    IPDA
    AIPTU
    BRIPKA
    BRIPKA
    BRIGADIR
    BRIPTU
    BRIPTU
    BRIPTU
    BRIPDA

    IPDA
    AIPTU
    AIPDA
    BRIPKA
    BRIPKA
    BRIGADIR
    BRIGADIR
    BRIPTU
    BRIPTU
    BRIPTU
    BRIPTU

    IPDA
    AIPTU
    AIPTU
    BRIPTU
    BRIPTU
    BRIPTU
    BRIPDA
    BRIPTU

    AIPTU
    AITPU
    AIPTU
    BRIPKA
    BRIGADIR
    BRIPTU
    BRIPTU    KANIT I RESKRIM
    SAT RESKRIM
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA

    KANIT II RESKRIM
    SAT RESKRIM
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA

    KANIT III RESKRIM
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA

    KANIT IV RESKRIM
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA    PADAL UNIT I
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA

    PADAL UNIT II
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA

    PADAL UNIT III
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA

    PADAL UNIT IV
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
       
     




    NO    N A M A    PANGKAT    J A B A T A N    K E T
                KESATUAN    TUGAS   
    1    2    3    4    5    6
    PADAL GAS  SAT NARKOBA
    IPDA SUGIARTO
    36.     
    37.     
    38.     
     
    39.     
    40.     
    41.     
     
    42.     
    43.     
    44.     
    45.     
     
    46.     
    47.     
    48.     
    49.     
     
    50.     
    51.     
    52.     
    53.     
    54.     
    55.     
    56.     57.         RUDIANA
    RICHARD
    GALIH SUSENO

    MAMAN, SH
    ARIPIN
    MAMAT R

    DODI
    SAPRONI, SH
    KHUSNUN
    ANDI S

    ARDINAR, Amd
    SOFYAN
    GUGUN
    KHAERUL

    M TAUFIK
    WAWAN HERMAWAN
    ABDUL SYUKUR, SH
    SAEFUDIN
    EKO SUPRAPTO
    DEVAN FRINANDO
    ADISA
    HABI YUNASA    BRIPKA
    BRIPTU
    BRIPTU

    BRIPKA
    BRIPTU
    BRIPTU

    BRIGADIR
    BRIGADIR
    BRIPTU
    BRIPTU

    BRIGADIR
    BRIPTU
    BRIPTU
    BRIPTU

    BRIPKA
    BRIPKA
    BRIGADIR
    BRIPTU
    BRIPTU
    BRIPTU
    BRIPDA
    BRIPDA    SAT NARKOBA
    SDA
    SDA

    SAT NARKOBA
    SDA
    SDA

    SAT NARKOBA
    SDA
    SDA
    SDA

    SAT NARKOBA
    SDA
    SDA
    SDA

    UNIT P3D
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA
    SDA    UNIT I
    ANGGOTA
    ANGGOTA

    UNIT II
    ANGGOTA
    ANGGOTA

    UNIT III
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA

    UNIT IV
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA

    BA PROPAM
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA
    ANGGOTA   




        Dikeluarkan  di     :              Cirebon
        Pada tanggal          :                            Oktober    2010
        KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA


    Drs. HERUKOCO, M.Si
            AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68120317

  • Data Mispamlu Desember 2010 Polres Cirebon Kota (Senin, 14 Maret 2011 @ 08:55:50)

            BULAN    DESEMBER 2011                                                       
            TAHUN    2011                                                       
                                                                       
    GOLONGAN    JENIS KEJAHATAN    KETENTUAN YANG MENGATUR    LAPOR            PENYELESAIAN                                    SISA        JML
                JML. PERKARA BLN. INI    TUNGGAKAN    JMLH    P21    PENYIDIKAN DIHENTIKAN                            JML    DLM    DLM    
                                TDK CUKUP BUKTI    BUKAN PKR PIDANA    ADUAN DICABUT    NEBIS IN IDEM    TSK MATI    TSK GILA    KADALUARSA        PROS    PROS   
                                                                LIDIK    SIDIK   
                                                                       
    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19
    GOL. I KEJAHATAN    KEJAHATAN KONVENSIONAL                                                               
                  TERHADAP KETERTIBAN UMUM    KUHP 154 – 181            0                                    0            0
                  MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG/BARANG    KUHP 187 – 206            0                                    0            0
                  SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN / BANJIR (PEMBAKARAN)    KUHP 187            0                                    0            0
                  KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR      KUHP 188            0                                    0            0
                  MEMBERI SUAP    KUHP 209 – 210            0                                    0            0
                  SUMPAH PALSU  DAN  KETERANGAN  PALSU    KUHP 242            0                                    0            0
                  PEMALSUAN MATERAI    KUHP 253 – 262            0                                    0            0
                  PEMALSUAN SURAT    KUHP 263 – 276            0                                    0            0
                  PERJINAHAN    KUHP 284            0                                    0            0
                  PERKOSAAN    KUHP 285 – 286            0                                    0            0
                  PERMAINAN JUDI    KUHP 303 BIS            0                                    0            0
                  PENGHINAAN    KUHP 310 – 321            0                                    0            0
                  PENCULIKAN    KUHP 328            0                                    0            0
                  PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN    KUHP 335            0                                    0            0
                  KEJAHATAN TERHADAP JIWA ORANG/PEMBUNUHAN    KUHP 338 – 350            0                                    0            0
                  PENGANIAYAAN BERAT    KUHP 354 – 355            0                                    0            0
                  MENGAKIBATKAN ORANG MATI    KUHP 359            0                                    0            0
                  MENGAKIBATKAN ORANG LUKA    KUHP 360    12        12    7                                7    5        5
                  PENCURIAN BIASA    KUHP 362    10        10    2                                2    8        8
                  PENCURIAN DG PEMBERATAN    KUHP 363    16        16    13                                13    3        3
                  PENCURIAN RINGAN    KUHP 364            0                                    0            0
                  PENCURIAN DENGAN KEKERASAN    KUHP 365    3        3    3                                3            0
                  PEMERASAN DAN PENGANCAMAN    KUHP 368 – 371    3        3    2                                2    1        1
                  PENGGELAPAN    KUHP 372 – 377    8        8    6                                6    2        2
                  PENIPUAN/PERBUATAN CURANG    KUHP 378 – 395    16        16    6                                6    10        10
                  MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG     KUHP 406 – 412    1        1    1                                1            0
                  MENERIMA SUAP     KUHP 418 – 420            0                                    0            0
                  PENADAHAN    KUHP 480 – 482            0                                    0            0
                  MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR    UU NO. 23 /  2002            0                                    0            0
                  KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA    UU NO. TTG KDRT            0                                    0            0
                  PENYALAHGUNAAN SENJATA API/BAHAN PELEDAK    UU NO. 12/DRT/1951            0                                    0            0
                  KEJAHATAN NARKOTIKA (DLM.NEGERI/LOKAL)    UU NO.22/1997            0                                    0            0
                  KEJAHATAN PSIKOTROPIKA (DLM.NEGERI/LOKAL)    UU NO.5/1997            0                                    0            0
                  TERORISME (DLM.NEGERI/LOKAL)    UU NO.15/2000            0                                    0            0
                  PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEGERI/LOKAL)    KUHP 438-442 DAN KUHP 479i-479l            0                                    0            0
                  PERDAGANGAN MANUSIA ATAU TRAFFICKING IN PERSON (DLM.NEG/LOKAL)    UU NO.21/2007            0                                    0            0
                  PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR    UU NO.1/1974            0                                    0            0
                  HKI    UU NO.14/1991, 15/2001 DAN 19/2002            0                                    0            0
                  PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY (DLM.NEG/LOKAL)    UU NO.5/2003            0                                    0            0
                  KEJAHATAN DUNIA MAYA/CYBERCRIME (DLM.NEG/LOKAL)    UU NO. 11/2008            0                                    0            0
                  KEJAHATAN PASAR MODAL                0                                    0            0
                  CURANMOR R2        28        28    2                                2    26        26
                  CURANMOR R4        3        3    0                                0    3        3
                  CURAS SENPI                0                                    0            0
                  CURAS SAJAM                0                                    0            0
        PENGEROYOKAN                0                                    0            0
        PEMILIKAN SAJAM ILEGAL                0                                    0            0
                  THDP KAM NEGARA                0                                    0            0
                  THDP PRES/WA                0                                    0            0
                  UANG PALSU                0                                    0            0
                  PEMBUNUHAN                0                                    0            0
                  HAN BERBAHAYA                0                                    0            0
                  PENYELUNDUPAN                0                                    0            0
                  PERBANKAN                0                                    0            0
                  P O A                0                                    0            0
                  PROD & DAGANG                0                                    0            0
                  SARA                0                                    0            0
                  CURWAT TLP                0                                    0            0
                  CURI KAYU                0                                    0            0
                  PEMBAJAKAN                0                                    0            0
                  KENAKALAN RMJ                0                                    0            0
                  KARA KONEKSITAS                0                                    0            0
                  LAKA KA                0                                    0            0
                  LAKA LAUT                0                                    0            0
                  LAKA UDARA                0                                    0            0
                  ABORSI                0                                    0            0
                  MIRAS                0                                    0            0
                  THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA    PASAL 139a-145 KUHP            0                                    0            0
                  THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN    PASAL 146-153 KUHP            0                                    0            0
                  THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN    PASAL 277-280 KUHP            0                                    0            0
                  MERSK, GAR KESOPANAN/KESSLAAN DI MK UMUM    PASAL 281-283 KUHP            0                                    0            0
                  PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA    PASAL 367 KUHP            0                                    0            0
                  MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK    PASAL 396-405 KUHP            0                                    0            0
                  MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG    PASAL 406-412 KUHP            0                                    0            0
                  PENERBITAN DAN PERCETAKAN    PASAL 483-485 KUHP            0                                    0            0
                  LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)                0                                    0            0
                  LAKA LANTAS KORBAN MATI                0                                    0            0
                  LAKA KERETA API KORBAN MATI                0                                    0            0
                  LAKA LAUT KORBAN MATI                0                                    0            0
                  LAKA UDARA KORBAN MATI                0                                    0            0
                  LEDAKAN BOM                0                                    0            0
                  PENEMBAKAN                0                                    0            0
                  KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA                0                                    0            0
                  PREMANISME                0                                    0            0
                  GUL POK ANARKIS                0                                    0            0
                  GUL POK RADIKAL                0                                    0            0
                  CABUL                0                                    0            0
                  TKI ILLEGAL                0                                    0            0
                  IMIGRAN GELAP                0                                    0            0
                  UNJUK RASA AMAN                0                                    0            0
                  UNJUK RASA RAWAN                0                                    0            0
    GOL. I KEJAHATAN    KEJAHATAN TRANSNASIONAL                0                                    0            0
                  NARKOTIKA    UUNO.22/1997            0                                    0            0
                  TERORISME    UU NO. 15 / 2000            0                                    0            0
                  PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN    KUHP 438-442 DAN KUHP 479i-479l            0                                    0            0
                  PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON    UU NO. 21 / 2007            0                                    0            0
                  PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY    UU NO. 5 / 2003            0                                    0            0
                  KEJAHATAN DUNIA MAYA / CYBER CRIME    UU NO. 11 / 2008            0                                    0            0
                  PENYELUNDUPAN DAN PERDAGANGAN SENJATA API / ARM SMUGLING    UU NO. 12 / DRT / 1951            0                                    0            0
                  KEJAHATAN EKONOMI  LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME    SESUAI KEJAHATANNYA            0                                    0            0
                  PSIKOTROPIKA    UU NO.5/1997            0                                    0            0
                  KEJAHATAN TRANS NASIONAL LAINNYA                0                                    0            0
    GOL. I KEJAHATAN    KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA                0                                    0            0
                  KORUPSI    UU NO.31/1999            0                                    0            0
                  ILLEGAL LOGGING    UU NO.5/1967            0                                    0            0
                  ILLEGAL FISHING    UU NO.9/1985            0                                    0            0
                  ILLEGAL MINING    UU NO. 11 /1967            0                                    0            0
                  LINGKUNGAN HIDUP    UU NO.23/1997            0                                    0            0
                  FISKAL    UU NO. 16, 17, 18, 19, 20/2000            0                                    0            0
                  BBM ILLEGAL    UU NO. 22 / 2001            0                                    0            0
                  PENYELUNDUPAN    UU NO. 10 / 1995 DAN 17 / 2008            0                                    0            0
                  CUKAI    UU NO. 1/1995            0                                    0            0
                  TELEKOMUNIKASI    UU NO.3/1989            0                                    0            0
                  KARANTINA    UU NO.16/1992            0                                    0            0
                  PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS    KUHP 244 – 252            0                                    0            0
                  IMIGRASI    UUNO8/DRT/55            0                                    0            0
                  LALULINTAS    UUNO.14/92            0                                    0            0
                  PAJAK    UUNO.6/83            0                                    0            0
                  PEL DI LANDAS KONTINEN INDONESIA    UU NO.1/73            0                                    0            0
                  PEL DI WIL ZEE INDONESIA    UU.NO.5/83            0                                    0            0
                  PEL KETENTUAN PERIKANAN    UU.NO.9/85            0                                    0            0
                  PEL WIL PERAIRAN    STBL/39NO442            0                                    0            0
                  KEJAHATAN THDP.KEKAYAAN NEGARA LAINNYA                0                                    0            0
                  HAKI    UU NO. 14/1991, 15/2001 DAN 19/2002             0                                    0            0
    GOL. I KEJAHATAN    KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI                0                                    0            0
                  KONFLIK SARA    Sesuai Kejahatannya            0                                    0            0
                  SEPARATISME    KUHP 104 - 129            0                                    0            0
                  THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR    KUHP 104 - 129            0                                    0            0
                  TERHADAP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES    KUHP 131 - 139            0                                    0            0
                  KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT    Sesuai Kejahatannya            0                                    0            0
                  BENTROK MASSA    Sesuai Kejahatannya            0                                    0            0
                  PEMOGOKAN BURUH    SESUAI KEJAHATANNYA            0                                    0            0
                  UNJUK RASA ANARKIS    SESUAI KEJAHATANNYA            0                                    0            0
                  PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA    SESUAI KEJAHATANNYA            0                                    0            0
                  PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU    PASAL 182-186 KUHP            0                                    0            0
                  KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA                0                                    0            0
    GOL. I KEJAHATAN    PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAN(HAM)                0                                    0            0
                  PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)    UU NO.39/1999 DAN UU.NO.26/2000            0                                    0            0
                  PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)    UU.NO.39/1999 DAN UU.NO.26/2000            0                                    0            0
                  PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)    UU.NO.39/1999 DAN UU.NO.26/2000            0                                    0            0
                  PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA    UU.NO.39/1999 DAN UU.NO.26/2000            0                                    0            0
                  PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL    UU.NO.39/1999 DAN UU.NO.26/2000            0                                    0            0
                  PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)    UU.NO.39/1999 DAN UU.NO.26/2000            0                                    0            0
                  PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, PEMAKSAAN KEHAMILAN,PEMANDULAN ATAU STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA    UU.NO.39/1999 DAN UU.NO.26/2000            0                                    0            0
                  PENGANIYAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU/PERKUMPULAN YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BUDAYA,AGAMA,JENIS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL    UU.NO.39/1999 DAN UU.NO.26/2000            0                                    0            0
                  PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA    UU.NO.39/1999 DAN UU.NO.26/2000            0                                    0            0
                  KEJAHATAN APARTHEID    UU.NO.39/1999 DAN UU.NO.26/2000            0                  &n

  • Data SOP Call Center Polres Kota Cirebon 2011 (Jumat, 11 Maret 2011 @ 15:35:17)

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    DAERAH JAWA BARAT
    RESOR CIREBON KOTA





    BUKU PANDUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
    CALL CENTRE POLRES CIREBON KOTA
































    KEPUTUSAN KAPOLRES CIREBON KOTA
    Nomor :  KEP/       /VIII/2010, Tanggal       Agustus 2010




    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
    CALL CENTER POLRES CIREBON KOTA
     
    I.    PENDAHULUAN
     
    1.    LATAR BELAKANG
     
    a.    Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Polri, Pimpinan Polri mengeluarkan kebijakan Quick Wins di dalam pelaksanaan tugas Polri melalui kegiatan Quick Response,  Transparansi Bidang Lalu Lintas, Transparansi Penyidikan dan Transparansi dalam Rekruitmen anggota Polri.
     
    b.    Pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan polisi dan agar mudah dihubungi maka dibangunlah Call Center. Call Centre ( pusat panggilan Kepolisian ) tersebut adalah SMS 9123, Telepon darurat 112, Telepon pelayanan 0231-205179, Web Site Polri (www.polri.go.id), Web Site Polda Jabar (www.lodaya.web.id) dan Web Site Polres Cirebon Kota (www.polreskotacirebon.com).

    c.    Sebagai bentuk  implementasi Quick Response  Polres Cirebon Kota telah menerima kendaraan roda 4 (empat) jenis Double Cabin dan Sedan. Kendaraan tersebut untuk patroli di jajaran Polres Cirebon Kota. Sehingga pengawasan dan Pengendalian Patroli kendaraan roda 4 (empat) tersebut akan efektif dilakukan melalui Call Center.
     
    d.    Optimalisasi Call Center diharapkan dapat mengendalikan kegiatan Patroli kendaraan roda 4 (empat) sehingga situasi Kamtibcar Lantas dan kamtibmas secara umum termonitor. Disamping itu diharapkan semua informasi yang terkait dengan situasi Kamtibmas dapat disebarluaskan keseluruh jajaran Polres Cirebon Kota melalui Call Centre.

    e.    Kecepatan dan keberadaan Polisi dapat dirasakan oleh masyarakat baik ketika dibutuhkan maupun setiap saat, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk beraktifitas.


     
    2.    DASAR

    a.    Surat Kapolri No. Pol. : B/13/I/2009 tanggal 11 Januari 2009 tentang pelaksanaan program Quick Wins dalam rangkaian program Quick Response Police Backbone.

    b.    Surat Telegram Kapolda Jabar No. Pol. :ST/45/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Launching Quick Wins dalam rangka Quick Response.

    c.    Surat Kapolda Jabar No. Pol : B / 18529 / VIII / 2010 / Dit Samapta tanggal 26 Agustus 2009 tentang rencana pendistribusian kendaraan roda 4 (empat) patroli Quick Response di Satuan Wilayah Jajaran Polda Jabar.

    d.    Surat Keputusan Kapolres Cirebon Kota Nomor : KEP/09/IV/2010, Tanggal 3 April 2010 tentang Renja Polres Kota Cirebon Tahun 2010.

    e.    Kalender Kamtibmas Polres Kota Cirebon Tahun 2010.



    3.    MAKSUD DAN TUJUAN
     
    a.    Maksud

    Maksud disusunya buku panduan ini sdalah dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Kapolri  tentang Program Quick Wins dengan kegiatan Quick Response yang implementasi di jajaran Polres Cirebon Kota dibangun Call Centre sesuai arahan pimpinan.
     
    b.    Tujuan

    Adapun tujuan disusunya buku ini adalah untuk dijadikan pedoman tentang prosedur dan tata cara mengoperasionalkan Call Center oleh petugas Call Center.
     

    4.    RUANG LINGKUP

    Ruang lingkup dalam penyusunan buku panduan ini mencakup segala yang menunjang terkait dengan Call Centre, baik personal dan peralatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    a.    Bab     I    Pendahuluan
    b.    Bab    II    Pelaksanaan
    c.    Bab    III    Komando dan Pengendalian
    d.    Bab     IV    Penutup


    II.    PELAKSANAAN

    5.    Manajemen

    a.    Penerapan

    SOP ( Standar Operasional Prosedur ) ini berlaku bagi seluruh petugas atau petugas di Call Center Polres Cirebon Kota.

    b.    Personil

    Operasionalisasi Call Centre diawaki oleh personil Polres Cirebon Kota yang telah ditunjuk dengan kedudukan sebagai berikut :
    1)    Kepala Call Center.
    2)    Penerima Laporan/Pengaduan SPKT.
    3)    Penerima Laporan/Pengaduan melalui layanan Call Centre.
    4)    Operator HT/RIX Radio.

    c.    Sarana dan Peralatan

    Call Centre berada di ruang SPKT Polres Cirebon Kota dengan dilengkapi fasilitas layanan sebagai berikut :
    1)    SMS 9123
    2)    Web Site Polres Cirebon Kota (www.polreskotacirebon.com).
    3)    Telepon darurat 112.
    4)    Telepon 0231-205179
    5)    Belangko / format folmulir penerimaan laporan dan pengaduan.

    6.    Bidang tugas
     
    a.    Kepala Call Center.

    1)    Kepala Call Center bertanggung jawab atas pengoperasionalan Call Center.
    2)    Kepala Call Centre adalah KA SPKT, yang dibantu oleh anggota SPKT.
    3)    Kepala Call Centre / KA SPKT melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana pelaksanaan tugas-tugas KA SPKT.
    4)    Melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    a)    Serah terima tugas Call Center dari petugas lama kepada petugas baru.
    b)    Melakukan briefing dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas Melakukan pengecekan sikap tampang petugas Call Center sebelum bertugas
    c)    Mengecek dan memelihara kelengkapan Ruangan Call Center  agar tetap dapat dioperasionalkan / difungsikan.
    d)    Mengecek kegiatan / aktifitas petugas Call Center.
    e)    Menjaga dan memelihara kebersihan di Ruangan Call Center .
    f)    Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas petugas Call Center  agar tetap operasional.
    g)    Mengisi buku mutasi Call Center  setiap hari dan diketahui oleh Kabag Ops Polres.
    h)    Membangun komunikasi dengan petugas Patroli, petugas Polsek Jajaran Polres Cirebon Kota dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.
    i)    Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kendaraan Patroli di seluruh wilayah Polres Cirebon Kota.
    j)    Melayani laporan atau pengaduan masyarakat yang diterimanya dengan ramah, sopan dan profesional.
    k)    Meneruskan laporan, pengaduan dari masyarakat dengan cepat kepada satuan wilayah atau piket fungsi, guna dilakukan TPTKP.
    l)    Melaporkan kepada Kabag Ops bila ada kerusakan pada peralatan yang berada di ruangan Call Center  pada kesempatan pertama.
    m)    Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai kepala Call Center  selama 12 Jam kepada Kapolresta.
    5)    Kemampuan yang dimiliki.
    a)    Menguasai atau berpengalaman dalam tugas di fungsi kepolisian
    b)    Memiliki track record yang baik selama bertugas.
    c)    Memiliki kemampuan leadership.
    d)    Menguasai masalah hukum pidana.
    e)    Memiliki kemampuan di bidang IT.

    b.    Penerima Laporan / Pengaduan SPKT.
     
    1)    Petugas penerima laporan / pengaduan SPKT bertanggung jawab atas tugasnya kepada Kepala Call Centre / KA SPKT.
    2)    Petugas peneriman laporan / pengaduan SPKT adalah Bintara yang telah ditunjuk oleh Kapolres Cirebon Kota.
    3)    Petugas peneriman laporan / pengaduan SPKT  dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Bintara SPKT.
    4)    Petugas peneriman laporan / pengaduan SPKT mengoperasionalkan layanan telepoh 0231-205179.
    5)    Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a)    Dalam bertugas selalu berpakaian rapih dan bersih.
    b)    Siap melaksanakan tugas secara fisik dan psikis.
    c)    Memelihara kebersihan dan kerapihan Ruangan Call Center.
    d)    Memelihara dan merawat unit komputer dan printer agar tetap bisa digunakan dalam menerima laporan/pengaduan masyrakat.
    e)    Melakukan pengecekan kondisi komputer sebelum melaksanakan tugas dan melaporkan bila ditemukan kerusakan.
    f)    Menggunakan komputer hanya untuk keperluan tugas.
    g)    Selesai menggunakan komputer posisi computer dalam keadaan off atau stand by.
    h)    Melayani masyarakat dengan ramah, sopan,  simpatik dan tidak berbelit-belit.
    i)    Memfile semua data / surat-surat dengan rapih dan baik.
    j)    Tidak merokok di Ruangan Call Center.
    k)    Tidak bermain Game selama tugas.
    l)    Tidak menambah aplikasi/program lain yang tidak menunjang dengan pelaksanaan tugas
    m)    Menjauhkan komputer dari segala benda cair  serta benda–benda lain yang dapat mengganggu kinerja / merusak komputer.
    n)    Tidak memungut biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
    o)    Melaporkan apabila ada kerusakan komputer, jaringan dan data SIAP kepada kepala Call Center
    p)    Bila laporan yang diberikan memerlukan tindakan kepolisian, wajib menyampaikan ke Ka SPKT (Kepala Call Center)  / Operator Telekomunikasi untuk memerintahkan petugas Patroli (terdekat) & petugas Reskrim untuk melaksanakan tindakan secepatnya.

    c.    Penerima Laporan / Pengaduan melalui layanan Call Centre.

    1)    Petugas penerima laporan / pengaduan melalui layanan Call Centre bertanggung jawab atas tugasnya kepada Kepala Call Centre / KA SPKT.
    2)    Petugas peneriman laporan / pengaduan melalui layanan Call Centre adalah Bintara yang telah ditunjuk oleh Kapolres Cirebon Kota.
    3)    Petugas peneriman laporan / pengaduan melalui layanan Call Centre  dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Bintara SPKT.
    4)    Petugas peneriman laporan / pengaduan melalui layanan Call Centre mengoperasionalkan layanan Web Site www.polreskotacirebon.com dan SMS 9123 serta telepon darurat 112.
    5)    Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a)    Dalam bertugas selalu berpakaian rapih dan bersih.
    b)    Siap melaksanakan tugas secara fisik dan psikis.
    c)    Memelihara kebersihan dan kerapihan Ruangan Call Center.
    d)    Memelihara dan merawat unit komputer dan printer agar tetap bisa digunakan dalam menerima laporan/pengaduan masyrakat.
    e)    Melakukan pengecekan kondisi komputer sebelum melaksanakan tugas dan melaporkan bila ditemukan kerusakan.
    f)    Menggunakan komputer hanya untuk keperluan tugas.
    g)    Selesai menggunakan komputer posisi komputer dalam keadaan off atau stand by.
    h)    Melakukan pengecekan SMS 9123, Website Polres Cirebon Kota serta Email secara berkala  tiap 5 menit sekali.
    i)    Cepat dan tanggap dalam menerima / menjawab setiap
    j)    laporan / pengaduan dari masyarakat, baik yang di terima melalui layanan SMS 9123, Website  Polres Cirebon Kota dan Email.
    k)    Memfile semua data /  surat-surat dengan rapih dan baik.
    l)    Tidak merokok di Ruangan Call Center.
    m)    Tidak bermain Game selama tugas.
    n)    Tidak menambah aplikasi/program lain yang tidak menunjang dengan pelaksanaan tugas.
    o)    Menjauhkan komputer dari segala benda cair  serta benda – benda lain yang dapat mengganggu kinerja / merusak komputer.
    p)    Melaporkan apabila ada kerusakan komputer maupun jaringan kepada kepala Call Center.
    q)    Bila laporan yang diberikan memerlukan tindakan kepolisian, wajib menyampaikan ke Ka SPKT (Kepala Call Center)  / Operator Telekomunikasi untuk memerintahkan petugas Patroli (terdekat) & petugas Reskrim untuk melaksanakan tindakan secepatnya.
     
    d.    Operator HT / RIX Radio.
     
    Operator HT/RIX  Radio adalah seorang Bintara atau PNS Polri yang ditunjuk oleh Kapolres untuk mengoperasionalkan peralatan telekomunikasi (HT/RIX/ Radio) yang ada di Ruangan Call Center dengan prosedur tugas sbb :
    1)    Operator HT/RIX  Radio bertanggung jawab atas tugasnya kepada Kepala Call Centre / KA SPKT.
    2)    Operator HT/RIX  Radio adalah Bintara atau PNS yang telah ditunjuk oleh Kapolres Cirebon Kota.
    3)    Operator HT/RIX  Radio dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Bintara SPKT.
    4)    Operator HT/RIX  Radio mengoperasionalkan HT/RIX  Radio  yang berada diruang Call Centre.
    5)    Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a)    Berpakaian rapih dan bersih dalam bertugas.
    b)    Siap untuk melaksanakan tugas baik fisik dan psikhis.
    c)    Melakukan pengecekan kondisi peralatan komunikasi sebelum bertugas.
    d)    Memelihara dan merawat peralatan komunikasi dengan benar.
    e)    Memonitor lalu lintas komunikasi yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polres Cirebon Kota.
    f)    Aktif dalam melakukan komunikasi dengan petugas Patroli dan Petugas Polsek jajaran Polres Cirebon Kota.
    g)    Mencatat hal-hal yang menonjol dari hasil monitor lalu lintas komunikasi dan melaporkan kepada kepala Call Center .
    h)    Melakukan absen udara terhadap jajaran setiap satu jam dan mencatat dalam buku mutasi.
    i)    Selama bertugas tidak merokok dan makan.
    j)    Menjauhkan alat telekomunikasi dari segala benda cair atau benda – benda lain yang dapat mengganggu kinerja / merusak alat telekomunikasi.                                         
     

    III.    KOMANDO DAN PENGENDALIAN

    7.    Komando

    a.    Opersional tugas-tugas Call Centre dibawah kendali dan atas perintah Kapolres Cirebon Kota / Waka Polres Cirebon Kota.
    b.    Pelaksanaan teknis Call Centre dikendalikan langsung oleh Kabag Ops Polres Cirebon Kota atau melalui Pawas / Perwira Piket.
    c.    Kepala Call Centre / KA SPKT mengendalikan dan mengarahkan petugas penerima laporan / pengaduan dan operator.
    d.    Petugas baik penerima laporan / pengaduan maupun operator HT, Rix Radio maupun telepon dalam pelaksanaan tugasnya atas perintah Kepala Call Centre / KA SPKT dan pimpinan atas nama Kapolres / Waka Polres Cirebon Kota.
    e.    Dalam mengoperasionalkan sarana dan peralatan Call Centre (Web Site / Komputer, telepon, HT, Rix Radio) senantiasa koordinasi dengan Kaur Telematika.


    8.    Pengendalian

    a.    Pelaksanaan pembagian sif / jadwal piket diatur sesuai dengan ketentuan piket / jaga.
    b.    Penunjukan Bintara / petugas penerima laporan / pengaduan dan operator melalui Surat Perintah Kapolres / Waka Polres Cirebon Kota.
    c.    Pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Call Centre / KA SPKT dan petugas Call Centre dilakukan secara berjenjang sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku.
    d.    Petugas Call Centre yang dikoordinasikan oleh Kepala Call Centre menyampaikan laporan secara berjenjang dan bertahap sesuai ketentuan sislap yang sudah ditetapkan.


    IV.    PENUTUP
     
    Demikian Buku Panduan Standar Operasional Prosedur Call Centre disusun untuk dapat dijadikan panduan petugas Call Center  Polres Cirebon Kota.
                                             
     

    Cirebon,            Agustus  2010
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA




    Ir. ARY LAKSMANA W
    AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65010647




    KATA PENGANTAR


    Kepercayaan masyarakat terhadap Polri (Trust Building) sudah tumbuh dengan baik. Namun demikian masih perlu peningkatan kinerja Polri khususnya yang langsung dapat dirasakan masyarakat sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat.

    Sebagai tindak lanjut perubahan ditubuh Polri baik struktural, instrumental dan kultural, pada sasaran Trust Building / membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri, maka diluncurkan instruksi Pimpinan Polri dengan Program Akselerasi Transformasi Polri dan program Quick Wins untuk kecepatan merespon laporan dari masyarakat  maka dibangunlah Call Centre.

    Adapun bentuk penjabaran strategis Polres Cirebon Kota menetapkan teknis Call Centre yang berada di ruang pelayanan masyarakat telah disusun naskah / buku panduan untuk dilaksanakan oleh seluruh personil Polri.

    Demikian buku ini disusun selanjutnya untuk dipedomani dan dilaksanakan dan saya berharap  kepada setiap personil Call Centre Polres Cirebon Kota dapat  melaksanakan tugasnya dengan baik.



    Cirebon,        Agustus  2010
    KAPOLRES CIREBON KOTA




    Ir. ARY LAKSMANA W
    AKBP NRP 65010647



    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR    ……………………………………………………………………….    i
    DAFTAR ISI    …………………………………………………………………………………    ii

    I.    PENDAHULUAN    ………………………………………………………………….    1
    1.    Latar Belakang    ………………………………………………………………..    1
    2.    Dasar    …………………………………………………………………………..    2
    3.    Maksud dan Tujuan    …………………………………………………………..    2
    4.    Ruang Lingkup    ………………………………………………………………..    3

    II.    PELAKSANAAN    ………………………………………………………………….    3
    5.    Manajemen     ……………………………………………………………………    3
    6.    Bidang Tugas    ………………………………………………………………….    4

    III.    KOMANDO DAN PENGENDALIAN    ……………………………………………    9
    7.    Komando    ………………………………………………………………………    9
    8.    Pengendalian     …………………………………………………………………    10
       
    IV.    PENUTUP    …………………………………………………………………………    10



    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                       DAERAH JAWA BARAT
                      RESOR CIREBON KOTA






    KEPUTUSAN KAPOLRES CIREBON KOTA
     Nomor : KEP/            / VIII/2010


    Tentang

    BUKU PANDUAN
    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CALL CENTRE
    POLRES CIREBON KOTA



    KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA


    Menimbang    :    1    Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran program Quick Wins bidang Quick Response sebagaimana yang telah diprogramkan sebagai Rencana Kerja Polres Cirebon Kota perlu dituangkan secara rinci dalam bentuk Naskah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan.
            2.  Naskah panduan yang berisikan Standar Operasional Prosedur Call Centre ditetapkan oleh Pimpinan Polres Cirebon Kota dan dipandang perlu mengeluarkan Keputusan ini.

         
    Mengingat    :    1.    Surat Kapolri No. Pol. : B/13/I/2009 tanggal 11 Januari 2009 tentang pelaksanaan program Quick Wins dalam rangkaian program Quick Response Police Backbone.
                                
    2.     Surat Telegram Kapolda Jabar No. Pol. :ST/45/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Launching Quick Wins dalam rangka Quick Response.

    3.    Surat Kapolda Jabar No. Pol : B / 18529 / VIII / 2010 / Dit Samapta tanggal 26 Agustus 2009 tentang rencana pendistribusian kendaraan roda 4 (empat) patroli Quick Response di Satuan Wilayah Jajaran Polda Jabar.

    4.     Surat Keputusan Kapolres Kota Cirebon Nomor : KEP/09/IV/2010 tanggal 3 April 2010, tentang Renja Polres Kota Cirebon Tahun 2010.

    5.     Kalender Kamtibmas Polres Kota Cirebon Tahun 2010.



    /    SKEP……
                                                                                              KEP  KAPOLRES  CIREBON KOTA
    NOMOR      : KEP/             /VIII/2010
    TANGGAL  :          AGUSTUS  2010



    M E M U T U S K A N


    Menetapkan         :   1.    Buku Panduan Standar Operasional Call Centre Polres Cirebon Kota sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Acuan dan Panduan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Call Centre Polres Cirebon Kota.

          2.     Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
         


    Ditetapkan di    :   Cirebon
    Pada tanggal    :                Agustus          2010
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA





    Ir. ARY LAKSMANA W.
    AJUN KOMISARIS BESAR POLISI  NRP  65010647





  • Data SOP Call Center Polres Kota Cirebon 2010 (Jumat, 11 Maret 2011 @ 15:32:47)

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    DAERAH JAWA BARAT
    RESOR CIREBON KOTA





    BUKU PANDUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
    CALL CENTRE POLRES CIREBON KOTA
































    KEPUTUSAN KAPOLRES CIREBON KOTA
    Nomor :  KEP/       /VIII/2010, Tanggal       Agustus 2010




    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
    CALL CENTER POLRES CIREBON KOTA
     
    I.    PENDAHULUAN
     
    1.    LATAR BELAKANG
     
    a.    Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Polri, Pimpinan Polri mengeluarkan kebijakan Quick Wins di dalam pelaksanaan tugas Polri melalui kegiatan Quick Response,  Transparansi Bidang Lalu Lintas, Transparansi Penyidikan dan Transparansi dalam Rekruitmen anggota Polri.
     
    b.    Pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan polisi dan agar mudah dihubungi maka dibangunlah Call Center. Call Centre ( pusat panggilan Kepolisian ) tersebut adalah SMS 9123, Telepon darurat 112, Telepon pelayanan 0231-205179, Web Site Polri (www.polri.go.id), Web Site Polda Jabar (www.lodaya.web.id) dan Web Site Polres Cirebon Kota (www.polreskotacirebon.com).

    c.    Sebagai bentuk  implementasi Quick Response  Polres Cirebon Kota telah menerima kendaraan roda 4 (empat) jenis Double Cabin dan Sedan. Kendaraan tersebut untuk patroli di jajaran Polres Cirebon Kota. Sehingga pengawasan dan Pengendalian Patroli kendaraan roda 4 (empat) tersebut akan efektif dilakukan melalui Call Center.
     
    d.    Optimalisasi Call Center diharapkan dapat mengendalikan kegiatan Patroli kendaraan roda 4 (empat) sehingga situasi Kamtibcar Lantas dan kamtibmas secara umum termonitor. Disamping itu diharapkan semua informasi yang terkait dengan situasi Kamtibmas dapat disebarluaskan keseluruh jajaran Polres Cirebon Kota melalui Call Centre.

    e.    Kecepatan dan keberadaan Polisi dapat dirasakan oleh masyarakat baik ketika dibutuhkan maupun setiap saat, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk beraktifitas.


     
    2.    DASAR

    a.    Surat Kapolri No. Pol. : B/13/I/2009 tanggal 11 Januari 2009 tentang pelaksanaan program Quick Wins dalam rangkaian program Quick Response Police Backbone.

    b.    Surat Telegram Kapolda Jabar No. Pol. :ST/45/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Launching Quick Wins dalam rangka Quick Response.

    c.    Surat Kapolda Jabar No. Pol : B / 18529 / VIII / 2010 / Dit Samapta tanggal 26 Agustus 2009 tentang rencana pendistribusian kendaraan roda 4 (empat) patroli Quick Response di Satuan Wilayah Jajaran Polda Jabar.

    d.    Surat Keputusan Kapolres Cirebon Kota Nomor : KEP/09/IV/2010, Tanggal 3 April 2010 tentang Renja Polres Kota Cirebon Tahun 2010.

    e.    Kalender Kamtibmas Polres Kota Cirebon Tahun 2010.



    3.    MAKSUD DAN TUJUAN
     
    a.    Maksud

    Maksud disusunya buku panduan ini sdalah dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Kapolri  tentang Program Quick Wins dengan kegiatan Quick Response yang implementasi di jajaran Polres Cirebon Kota dibangun Call Centre sesuai arahan pimpinan.
     
    b.    Tujuan

    Adapun tujuan disusunya buku ini adalah untuk dijadikan pedoman tentang prosedur dan tata cara mengoperasionalkan Call Center oleh petugas Call Center.
     

    4.    RUANG LINGKUP

    Ruang lingkup dalam penyusunan buku panduan ini mencakup segala yang menunjang terkait dengan Call Centre, baik personal dan peralatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    a.    Bab     I    Pendahuluan
    b.    Bab    II    Pelaksanaan
    c.    Bab    III    Komando dan Pengendalian
    d.    Bab     IV    Penutup


    II.    PELAKSANAAN

    5.    Manajemen

    a.    Penerapan

    SOP ( Standar Operasional Prosedur ) ini berlaku bagi seluruh petugas atau petugas di Call Center Polres Cirebon Kota.

    b.    Personil

    Operasionalisasi Call Centre diawaki oleh personil Polres Cirebon Kota yang telah ditunjuk dengan kedudukan sebagai berikut :
    1)    Kepala Call Center.
    2)    Penerima Laporan/Pengaduan SPKT.
    3)    Penerima Laporan/Pengaduan melalui layanan Call Centre.
    4)    Operator HT/RIX Radio.

    c.    Sarana dan Peralatan

    Call Centre berada di ruang SPKT Polres Cirebon Kota dengan dilengkapi fasilitas layanan sebagai berikut :
    1)    SMS 9123
    2)    Web Site Polres Cirebon Kota (www.polreskotacirebon.com).
    3)    Telepon darurat 112.
    4)    Telepon 0231-205179
    5)    Belangko / format folmulir penerimaan laporan dan pengaduan.

    6.    Bidang tugas
     
    a.    Kepala Call Center.

    1)    Kepala Call Center bertanggung jawab atas pengoperasionalan Call Center.
    2)    Kepala Call Centre adalah KA SPKT, yang dibantu oleh anggota SPKT.
    3)    Kepala Call Centre / KA SPKT melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana pelaksanaan tugas-tugas KA SPKT.
    4)    Melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    a)    Serah terima tugas Call Center dari petugas lama kepada petugas baru.
    b)    Melakukan briefing dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas Melakukan pengecekan sikap tampang petugas Call Center sebelum bertugas
    c)    Mengecek dan memelihara kelengkapan Ruangan Call Center  agar tetap dapat dioperasionalkan / difungsikan.
    d)    Mengecek kegiatan / aktifitas petugas Call Center.
    e)    Menjaga dan memelihara kebersihan di Ruangan Call Center .
    f)    Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas petugas Call Center  agar tetap operasional.
    g)    Mengisi buku mutasi Call Center  setiap hari dan diketahui oleh Kabag Ops Polres.
    h)    Membangun komunikasi dengan petugas Patroli, petugas Polsek Jajaran Polres Cirebon Kota dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.
    i)    Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kendaraan Patroli di seluruh wilayah Polres Cirebon Kota.
    j)    Melayani laporan atau pengaduan masyarakat yang diterimanya dengan ramah, sopan dan profesional.
    k)    Meneruskan laporan, pengaduan dari masyarakat dengan cepat kepada satuan wilayah atau piket fungsi, guna dilakukan TPTKP.
    l)    Melaporkan kepada Kabag Ops bila ada kerusakan pada peralatan yang berada di ruangan Call Center  pada kesempatan pertama.
    m)    Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai kepala Call Center  selama 12 Jam kepada Kapolresta.
    5)    Kemampuan yang dimiliki.
    a)    Menguasai atau berpengalaman dalam tugas di fungsi kepolisian
    b)    Memiliki track record yang baik selama bertugas.
    c)    Memiliki kemampuan leadership.
    d)    Menguasai masalah hukum pidana.
    e)    Memiliki kemampuan di bidang IT.

    b.    Penerima Laporan / Pengaduan SPKT.
     
    1)    Petugas penerima laporan / pengaduan SPKT bertanggung jawab atas tugasnya kepada Kepala Call Centre / KA SPKT.
    2)    Petugas peneriman laporan / pengaduan SPKT adalah Bintara yang telah ditunjuk oleh Kapolres Cirebon Kota.
    3)    Petugas peneriman laporan / pengaduan SPKT  dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Bintara SPKT.
    4)    Petugas peneriman laporan / pengaduan SPKT mengoperasionalkan layanan telepoh 0231-205179.
    5)    Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a)    Dalam bertugas selalu berpakaian rapih dan bersih.
    b)    Siap melaksanakan tugas secara fisik dan psikis.
    c)    Memelihara kebersihan dan kerapihan Ruangan Call Center.
    d)    Memelihara dan merawat unit komputer dan printer agar tetap bisa digunakan dalam menerima laporan/pengaduan masyrakat.
    e)    Melakukan pengecekan kondisi komputer sebelum melaksanakan tugas dan melaporkan bila ditemukan kerusakan.
    f)    Menggunakan komputer hanya untuk keperluan tugas.
    g)    Selesai menggunakan komputer posisi computer dalam keadaan off atau stand by.
    h)    Melayani masyarakat dengan ramah, sopan,  simpatik dan tidak berbelit-belit.
    i)    Memfile semua data / surat-surat dengan rapih dan baik.
    j)    Tidak merokok di Ruangan Call Center.
    k)    Tidak bermain Game selama tugas.
    l)    Tidak menambah aplikasi/program lain yang tidak menunjang dengan pelaksanaan tugas
    m)    Menjauhkan komputer dari segala benda cair  serta benda–benda lain yang dapat mengganggu kinerja / merusak komputer.
    n)    Tidak memungut biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
    o)    Melaporkan apabila ada kerusakan komputer, jaringan dan data SIAP kepada kepala Call Center
    p)    Bila laporan yang diberikan memerlukan tindakan kepolisian, wajib menyampaikan ke Ka SPKT (Kepala Call Center)  / Operator Telekomunikasi untuk memerintahkan petugas Patroli (terdekat) & petugas Reskrim untuk melaksanakan tindakan secepatnya.

    c.    Penerima Laporan / Pengaduan melalui layanan Call Centre.

    1)    Petugas penerima laporan / pengaduan melalui layanan Call Centre bertanggung jawab atas tugasnya kepada Kepala Call Centre / KA SPKT.
    2)    Petugas peneriman laporan / pengaduan melalui layanan Call Centre adalah Bintara yang telah ditunjuk oleh Kapolres Cirebon Kota.
    3)    Petugas peneriman laporan / pengaduan melalui layanan Call Centre  dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Bintara SPKT.
    4)    Petugas peneriman laporan / pengaduan melalui layanan Call Centre mengoperasionalkan layanan Web Site www.polreskotacirebon.com dan SMS 9123 serta telepon darurat 112.
    5)    Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a)    Dalam bertugas selalu berpakaian rapih dan bersih.
    b)    Siap melaksanakan tugas secara fisik dan psikis.
    c)    Memelihara kebersihan dan kerapihan Ruangan Call Center.
    d)    Memelihara dan merawat unit komputer dan printer agar tetap bisa digunakan dalam menerima laporan/pengaduan masyrakat.
    e)    Melakukan pengecekan kondisi komputer sebelum melaksanakan tugas dan melaporkan bila ditemukan kerusakan.
    f)    Menggunakan komputer hanya untuk keperluan tugas.
    g)    Selesai menggunakan komputer posisi komputer dalam keadaan off atau stand by.
    h)    Melakukan pengecekan SMS 9123, Website Polres Cirebon Kota serta Email secara berkala  tiap 5 menit sekali.
    i)    Cepat dan tanggap dalam menerima / menjawab setiap
    j)    laporan / pengaduan dari masyarakat, baik yang di terima melalui layanan SMS 9123, Website  Polres Cirebon Kota dan Email.
    k)    Memfile semua data /  surat-surat dengan rapih dan baik.
    l)    Tidak merokok di Ruangan Call Center.
    m)    Tidak bermain Game selama tugas.
    n)    Tidak menambah aplikasi/program lain yang tidak menunjang dengan pelaksanaan tugas.
    o)    Menjauhkan komputer dari segala benda cair  serta benda – benda lain yang dapat mengganggu kinerja / merusak komputer.
    p)    Melaporkan apabila ada kerusakan komputer maupun jaringan kepada kepala Call Center.
    q)    Bila laporan yang diberikan memerlukan tindakan kepolisian, wajib menyampaikan ke Ka SPKT (Kepala Call Center)  / Operator Telekomunikasi untuk memerintahkan petugas Patroli (terdekat) & petugas Reskrim untuk melaksanakan tindakan secepatnya.
     
    d.    Operator HT / RIX Radio.
     
    Operator HT/RIX  Radio adalah seorang Bintara atau PNS Polri yang ditunjuk oleh Kapolres untuk mengoperasionalkan peralatan telekomunikasi (HT/RIX/ Radio) yang ada di Ruangan Call Center dengan prosedur tugas sbb :
    1)    Operator HT/RIX  Radio bertanggung jawab atas tugasnya kepada Kepala Call Centre / KA SPKT.
    2)    Operator HT/RIX  Radio adalah Bintara atau PNS yang telah ditunjuk oleh Kapolres Cirebon Kota.
    3)    Operator HT/RIX  Radio dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Bintara SPKT.
    4)    Operator HT/RIX  Radio mengoperasionalkan HT/RIX  Radio  yang berada diruang Call Centre.
    5)    Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a)    Berpakaian rapih dan bersih dalam bertugas.
    b)    Siap untuk melaksanakan tugas baik fisik dan psikhis.
    c)    Melakukan pengecekan kondisi peralatan komunikasi sebelum bertugas.
    d)    Memelihara dan merawat peralatan komunikasi dengan benar.
    e)    Memonitor lalu lintas komunikasi yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polres Cirebon Kota.
    f)    Aktif dalam melakukan komunikasi dengan petugas Patroli dan Petugas Polsek jajaran Polres Cirebon Kota.
    g)    Mencatat hal-hal yang menonjol dari hasil monitor lalu lintas komunikasi dan melaporkan kepada kepala Call Center .
    h)    Melakukan absen udara terhadap jajaran setiap satu jam dan mencatat dalam buku mutasi.
    i)    Selama bertugas tidak merokok dan makan.
    j)    Menjauhkan alat telekomunikasi dari segala benda cair atau benda – benda lain yang dapat mengganggu kinerja / merusak alat telekomunikasi.                                         
     

    III.    KOMANDO DAN PENGENDALIAN

    7.    Komando

    a.    Opersional tugas-tugas Call Centre dibawah kendali dan atas perintah Kapolres Cirebon Kota / Waka Polres Cirebon Kota.
    b.    Pelaksanaan teknis Call Centre dikendalikan langsung oleh Kabag Ops Polres Cirebon Kota atau melalui Pawas / Perwira Piket.
    c.    Kepala Call Centre / KA SPKT mengendalikan dan mengarahkan petugas penerima laporan / pengaduan dan operator.
    d.    Petugas baik penerima laporan / pengaduan maupun operator HT, Rix Radio maupun telepon dalam pelaksanaan tugasnya atas perintah Kepala Call Centre / KA SPKT dan pimpinan atas nama Kapolres / Waka Polres Cirebon Kota.
    e.    Dalam mengoperasionalkan sarana dan peralatan Call Centre (Web Site / Komputer, telepon, HT, Rix Radio) senantiasa koordinasi dengan Kaur Telematika.


    8.    Pengendalian

    a.    Pelaksanaan pembagian sif / jadwal piket diatur sesuai dengan ketentuan piket / jaga.
    b.    Penunjukan Bintara / petugas penerima laporan / pengaduan dan operator melalui Surat Perintah Kapolres / Waka Polres Cirebon Kota.
    c.    Pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Call Centre / KA SPKT dan petugas Call Centre dilakukan secara berjenjang sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku.
    d.    Petugas Call Centre yang dikoordinasikan oleh Kepala Call Centre menyampaikan laporan secara berjenjang dan bertahap sesuai ketentuan sislap yang sudah ditetapkan.


    IV.    PENUTUP
     
    Demikian Buku Panduan Standar Operasional Prosedur Call Centre disusun untuk dapat dijadikan panduan petugas Call Center  Polres Cirebon Kota.
                                             
     

    Cirebon,            Agustus  2010
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA




    Ir. ARY LAKSMANA W
    AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65010647




    KATA PENGANTAR


    Kepercayaan masyarakat terhadap Polri (Trust Building) sudah tumbuh dengan baik. Namun demikian masih perlu peningkatan kinerja Polri khususnya yang langsung dapat dirasakan masyarakat sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat.

    Sebagai tindak lanjut perubahan ditubuh Polri baik struktural, instrumental dan kultural, pada sasaran Trust Building / membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri, maka diluncurkan instruksi Pimpinan Polri dengan Program Akselerasi Transformasi Polri dan program Quick Wins untuk kecepatan merespon laporan dari masyarakat  maka dibangunlah Call Centre.

    Adapun bentuk penjabaran strategis Polres Cirebon Kota menetapkan teknis Call Centre yang berada di ruang pelayanan masyarakat telah disusun naskah / buku panduan untuk dilaksanakan oleh seluruh personil Polri.

    Demikian buku ini disusun selanjutnya untuk dipedomani dan dilaksanakan dan saya berharap  kepada setiap personil Call Centre Polres Cirebon Kota dapat  melaksanakan tugasnya dengan baik.



    Cirebon,        Agustus  2010
    KAPOLRES CIREBON KOTA




    Ir. ARY LAKSMANA W
    AKBP NRP 65010647



    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR    ……………………………………………………………………….    i
    DAFTAR ISI    …………………………………………………………………………………    ii

    I.    PENDAHULUAN    ………………………………………………………………….    1
    1.    Latar Belakang    ………………………………………………………………..    1
    2.    Dasar    …………………………………………………………………………..    2
    3.    Maksud dan Tujuan    …………………………………………………………..    2
    4.    Ruang Lingkup    ………………………………………………………………..    3

    II.    PELAKSANAAN    ………………………………………………………………….    3
    5.    Manajemen     ……………………………………………………………………    3
    6.    Bidang Tugas    ………………………………………………………………….    4

    III.    KOMANDO DAN PENGENDALIAN    ……………………………………………    9
    7.    Komando    ………………………………………………………………………    9
    8.    Pengendalian     …………………………………………………………………    10
       
    IV.    PENUTUP    …………………………………………………………………………    10



    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                       DAERAH JAWA BARAT
                      RESOR CIREBON KOTA






    KEPUTUSAN KAPOLRES CIREBON KOTA
     Nomor : KEP/            / VIII/2010


    Tentang

    BUKU PANDUAN
    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CALL CENTRE
    POLRES CIREBON KOTA



    KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA


    Menimbang    :    1    Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran program Quick Wins bidang Quick Response sebagaimana yang telah diprogramkan sebagai Rencana Kerja Polres Cirebon Kota perlu dituangkan secara rinci dalam bentuk Naskah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan.
            2.  Naskah panduan yang berisikan Standar Operasional Prosedur Call Centre ditetapkan oleh Pimpinan Polres Cirebon Kota dan dipandang perlu mengeluarkan Keputusan ini.

         
    Mengingat    :    1.    Surat Kapolri No. Pol. : B/13/I/2009 tanggal 11 Januari 2009 tentang pelaksanaan program Quick Wins dalam rangkaian program Quick Response Police Backbone.
                                
    2.     Surat Telegram Kapolda Jabar No. Pol. :ST/45/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Launching Quick Wins dalam rangka Quick Response.

    3.    Surat Kapolda Jabar No. Pol : B / 18529 / VIII / 2010 / Dit Samapta tanggal 26 Agustus 2009 tentang rencana pendistribusian kendaraan roda 4 (empat) patroli Quick Response di Satuan Wilayah Jajaran Polda Jabar.

    4.     Surat Keputusan Kapolres Kota Cirebon Nomor : KEP/09/IV/2010 tanggal 3 April 2010, tentang Renja Polres Kota Cirebon Tahun 2010.

    5.     Kalender Kamtibmas Polres Kota Cirebon Tahun 2010.



    /    SKEP……
                                                                                              KEP  KAPOLRES  CIREBON KOTA
    NOMOR      : KEP/             /VIII/2010
    TANGGAL  :          AGUSTUS  2010



    M E M U T U S K A N


    Menetapkan         :   1.    Buku Panduan Standar Operasional Call Centre Polres Cirebon Kota sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Acuan dan Panduan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Call Centre Polres Cirebon Kota.

          2.     Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
         


    Ditetapkan di    :   Cirebon
    Pada tanggal    :                Agustus          2010
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA





    Ir. ARY LAKSMANA W.
    AJUN KOMISARIS BESAR POLISI  NRP  65010647





  • Data Pengumuman Lelang Barang dan Jasa Polres Kota Cirebon 2011 (Jumat, 11 Maret 2011 @ 15:29:47)

    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    DAERAH JAWA BARAT
    RESOR CIREBON KOTA


    PENGUMUMAN PENGADAAN
    Nomor : PENG / 02 / II / 2011/ Bag Ops

    Kepolisian Resor Cirebon Kota akan melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dengan Metode Pelelangan Sederhana Pascakualifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

    1.    Nama Pekerjaan    :    Pengadaan Makanan ULP Non Organik
    2.    Perkiraan Biaya    :    Rp. 190.380.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
    3.    Tahun Anggaran    :    2011
    4.    Syarat Pengambilan
        Dokumen        : Peserta pendaftaran/ pengambilan dokumen adalah Pimpinan/ Direktur Perusahaan atau dapat diwakilkan dengan membawa surat Kuasa dari Pimpinan/ Direktur Perusahaan bermaterai cukup.              
    5..    Tanggal & Waktu
    Pengambilan Dokumen    :    23 Februari 2011 sampai denan 28 Februari 2011
                Pukul 09:00 – 14:00 WIB

    6.    Tempat Pengambilan
        Dokumen    :    Polres Cirebon Kota Jl Veteran No. 05 Kota Cirebon
                      
    7.    Tanggal Penjelasan/
        Aanwijzing    :    25 Februari 2011 Pukul 09 : 00 Wib  s.d Selesai
    8.    Tempat Penjelasan/
        Aanwijzing    :    Polres Cirebon Kota Jl Veteran No. 05 Kota Cirebon


    Cirebon,   23     Februari        2011
    KETUA PANITIA PENGADAAN


    TEDDIE HIBARNA KOESTIWA
    NIP 19720202 200801 1 010
     
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    DAERAH JAWA BARAT
    RESOR KOTA CIREBON


    BLANKO ISIAN PENGUMUMAN NON E-PROC LPSE POLRI

    MODEL  B
    1.    Metode Pemilihan     :  (pilih salah satu)
        a.    Pelelangan Umum
                             b.    Pelelangan Sederhana
                             c.    Pelelangan Terbatas
                             d.    Pemilihan Langsung
                             e.    Seleksi Umum
                             f.    Seleksi Sederhana
                             g.    Kontes
                             h.    Sayembara
    2.    Satuan Kerja        :  
    3.    Tahun Anggaran    : 
    4.    Nomor Pengumuman    : 
    NO    NAMA PAKET    PAGU ANGGARAN    HPS    BIDANG/SUBBIDANG/ GRADE
    1               
    2               
    3               

    5.    Syarat Pengambilan
        Dokumen        : 
                     
    6.    Tanggal & Waktu
    Pengambilan
    Dokumen        :  ............. / ......... / ............. Pukul .......... : .......... 

        Sampai           ............. / ......... / ............. Pukul .......... : ..........
    7.    Tempat Pengambilan
        Dokumen        : 
                     
    8.    Tanggal Penjelasan/
        Aanwijzing        :  ............. / ......... / ............. Pukul .......... : ..........
        Sampai           ............. / ......... / ............. Pukul .......... : ..........
    9.    Tempat Penjelasan/
        Aanwijzing        : 

    10.    Keterangan Lain    : 
    Cirebon,         Februari        2011
    KETUA PANITIA PENGADAAN


    ALFRED RAMSES SIANIPAR, Sik
    KOMPOL NRP 76030284

  • Data Pelaksanaan Monitoring dan Dok Humas Februari 2011 (Jumat, 11 Maret 2011 @ 15:26:39)

                       
    NO    KESATUAN    HARI/TGL   PELAKSANAAN KEGIATAN    JENIS KEGIATAN    LOKASI KEGIATAN    KET
                       
    1    2    3    4    5    6
    1    POLRES CIREBON KOTA    Selasa/0802011    Penandatanganan Kontrak Kerja Komitmen     Mapolres Cirebon Kota   
                Moral dan fakta Integritas antara Kapolres Ci-     Jl. Veteran No 5 Kota Cirebon   
                rebon Kota dan para Kabag,Kasat,Kasi dan Ka-       
                polsek/KPC Jajaran Polres Cirebon Kota       
                       
            Rabu/09022011    Pelatihan   Penggunaan  peralatan Quick  Res-     Mapolres Cirebon Kota   
                 pon Set Polres Cirebon Kota     Jl. Veteran No 5 Kota Cirebon   
                       
            Jumat/11022011     Kegiatan Kapolres Cirebon Kota pemusnahan    TPA Gemulung Kota Cirebon   
                 BB oleh Kejaksaan Negeri Cirebon       
                       
            Rabu/16022011     Apel Kesiapan Pengamanan  Panjang Jimat     Mapolres Cirebon Kota   
                 Acara Maulud Nabi     Jl. Veteran No 5 Kota Cirebon   
                       
            Kamis/17022011     Pembukaan Pelatihan PKS se Kota Cirebon     Mapolres Cirebon Kota   
                     Jl. Veteran No 5 Kota Cirebon   
                       
            Sabtu/19022011     Apel Kesiapan Pengamanan  Konser ANDRA     Lapangan Pemuda   
                      Jl. Dharsono  Kota Cirebon   
                       
            Senin-Rabu     Apel Kesiapan Pengamanan Muswil PPP     Hotel Zamrud   
             21 s/d 23 022011          Jl. Wahidin Kota Cirebon   
                       
            Senin-Rabu     Apel Kesiapan Pengamanan Muswil PPP     Hotel Zamrud   
             21 s/d 23 022011          Jl. Wahidin Kota Cirebon   
                       
            Sabtu/26022011     Pengamanan Unras GMC     Karaoke Fantasy Keluarga   
                     Jl. Kartini Kota Cirebon   
                       

  • Data Pelaksanaan Monitoring dan Dok Humas Januari 2011 (Jumat, 11 Maret 2011 @ 15:15:08)

                       
    NO    KESATUAN    HARI/TGL   PELAKSANAAN KEGIATAN    JENIS KEGIATAN    LOKASI KEGIATAN    KET
                       
    1    2    3    4    5    6
    1    POLRES CIREBON KOTA    Senin/10012011    Kegiatan Kapolres Cirebon Kota mengambil     Mapolres Cirebon Kota   
                Apel Polsi RW     Jl. Veteran No 5 Kota Cirebon   
                       
            Senin/17012011     Apel Kesiapan Ops Sunyaragi      Lapangan Kejaksan    
                      Jl. Kartini  Kota Cirebon   
                       
            Rabu /19012011     Apel Pengamanan dan kegiatan Unras Osmas     Karaoke fantasy Keluarga   
                 GMC     Jl. Kartini  Kota Cirebon   
                       
            Jumat/21012011     Rakor penanganan Ex berandalan bermotor     Mapolres Cirebon Kota   
                 Kota Cirebon     Jl. Veteran No 5 Kota Cirebon   
                       
            Rabu/26012011     Apel Pengamanan dan kegiatan Unras Osmas     Karaoke fantasy Keluarga   
                 GMC     Jl. Kartini  Kota Cirebon   
                       
            Kamis/27012011     Kegiatan Kapolres Cirebon Kota membuka      Grage Mall   
                 Samsat Outlet    Jl. Tentara Pelajar Kota Cirebon   
                       
            Kamis/27012011     Apel Pengamanan dan kegiatan Unras HMI     DPRD Kota Cirebon   
                     Jl. Siliwangi Kota Cirebon   
                       




Home